Menu

Siak Perbarui Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Wabup Syamsurizal Targetkan Jadi Percontohan di Riau

Lina • 17 Nov 2026, 16:01
Siak Perbarui Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Wabup Syamsurizal Targetkan Jadi Percontohan di Riau
Siak Perbarui Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Wabup Syamsurizal Targetkan Jadi Percontohan di Riau

RIAU24.COM - SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak terus memperkuat komitmen dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui pembaruan kebijakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadikan Kabupaten Siak sebagai daerah percontohan dalam upaya pengurangan plastik dan pengelolaan sampah di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pembaruan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak”, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).

Syamsurizal mengatakan, pembaruan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Melalui pembaruan tersebut, cakupan pengaturan diharapkan tidak lagi terbatas pada kantong plastik, tetapi diperluas terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, termasuk sedotan dan produk plastik lainnya.

Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga.

“Persoalan persampahan ini harus kita mulai dari rumah tangga. Di sinilah peran PKK untuk bergerak bersama, didukung camat, penghulu, dan seluruh unsur yang ada di kampung,” ujarnya.

Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor penggerak edukasi masyarakat bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kelurahan, serta seluruh perangkat daerah.

Syamsurizal menegaskan, gerakan pengurangan plastik harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus dimulai dengan aksi nyata yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.

“Kalau belum bisa dilakukan di seluruh kampung dan sekolah, kita mulai dari beberapa tempat terlebih dahulu. Harus ada contoh yang bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tidak dimulai, hanya menjadi pembicaraan dan tidak akan berhasil,” tegasnya.

Selain mengurangi penggunaan plastik, ia juga mendorong masyarakat agar mulai mengelola sampah sehingga tidak sekadar dibuang atau dibakar, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, upaya pengurangan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Amin Soimin, menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan ini merupakan bagian dari proses kolaborasi yang telah dibangun bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau sejak akhir 2025.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengkaji kebijakan yang telah ada, menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019, serta mendorong pendampingan dalam penerapannya.

Menurut Amin, pembaruan regulasi diperlukan agar kebijakan pengurangan plastik mampu menjawab persoalan persampahan yang semakin kompleks. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga memerlukan penanganan khusus dan pengelolaan yang lebih terarah.

Ia juga mengakui adanya tantangan keterbatasan anggaran daerah dalam mendukung program pengelolaan lingkungan. Karena itu, kolaborasi dengan WALHI Riau dan berbagai pihak lainnya diharapkan terus berlanjut, termasuk dalam mendukung program dan pendampingan hingga 2027.

Amin berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi untuk memperkuat substansi rancangan pembaruan kebijakan sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaannya di lapangan.

Pada kesempatan itu, Syamsurizal turut menyampaikan apresiasi kepada WALHI Riau dan seluruh pihak yang telah mendukung inisiatif pembaruan kebijakan tersebut.

Ia berharap Kabupaten Siak dapat menjadi daerah perintis dalam penerapan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Provinsi Riau. Untuk itu, perusahaan dan seluruh elemen masyarakat diajak mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang dibuat, tetapi juga keseriusan seluruh pihak dalam menerapkannya melalui perubahan kebiasaan sehari-hari.

“Kita berharap setelah diskusi ini ada tindak lanjut. Setiap PD, kecamatan, dan kampung harus mulai bergerak bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilaksanakan,” harapnya.

Melalui pembaruan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap gerakan pengurangan plastik sekali pakai dapat tumbuh dari rumah tangga, diperkuat melalui lingkungan pendidikan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Siak yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Riau.(Lin)