Menu

8 Hektare Hutan UI Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat, Cak Imin hingga Pramono Beri Bantahan Menohok!

Zuratul • 18 Nov 2026, 16:36
8 Hektare Hutan UI Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat, Cak Imin hingga Pramono Beri Bantahan Menohok!.
8 Hektare Hutan UI Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat, Cak Imin hingga Pramono Beri Bantahan Menohok!.

RIAU24.COM - Mencuatnya kabar sekolah rakyat bakal di bangun di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menuai sorotan tajam. Kabar tersebut pertama kali diungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usap menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada Senin (16/11). 

Berselang sehari, Pramono langsung menepis kabar tersebut. Dengan bantahan tegas yang disampaikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Dia menyebut tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan lahan Hutan Kota UI. Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai berkoordinasi langsung dengan pihak terkait, termasuk Mensos Gus Ipul yang bertanggung jawab dalam program Sekolah Rakyat. 

"Saya tegaskan bahwa itu tidak benar. Tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat," ucap Cak Imin, Rabu (18/11/2026).

Dia membenarkan bahwa pemerintah sedang mencari lokasi lahan pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak-anak khususnya di DKI Jakarta. Namun, belum ada keputusan pemilihan lahan dan rencana pembangunan, termasuk di Hutan Kota UI. 

"Belum ada satupun rencana untuk menggunakan Hutan Kota menjadi gedung (Sekolah Rakyat)," jelas dia.

Cak Imin lantas menegaskan sikapnya yang menolak tegas rencana penggunaan kawasan hutan kota menjadi bangunan. 

"Saya pastikan, saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," pungkas Cak Imin.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal kabar lahan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pramono mengaku kaget mendengar kabar rencana alihfungsi lahan Hutan Kota UI tersebut menjadi Sekolah Rakyat.

Adapun kabar terkait penggunaan lahan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat diungkap oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai menggelar pertemuan dengan Pramono pada Senin, 16 November 2026. 

"Ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Saya juga kaget," ucap Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pramono menjelaskan, UI ingin menyerahkan pengelolaan Hutan Kota ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya pun tak masalah untuk mengelola Hutan Kota tersebut dengan tujuan untuk memperluas ruang terbuka hijau di Jakarta.

Bahkan dia berencana untuk menjadikan Hutan Kota itu sebagai kebun raya baru di Jakarta. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta untuk berbagai kegiatan mulai dari edukasi hingga pelatihan. 

"Bahkan saya merencanakan kalau kemudian itu betul nanti diserahkan kita untuk mengelola, saya akan gunakan Jakarta akan punya dua kebun raya," ucapnya.

"Satu kebun raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi, kita gunakan menjadi kebun raya. Dan itu akan bermanfaat karena di sana bisa untuk edukasi, bisa untuk orang berlatih, dan macam-macamlah. Intinya dimanfaatkan untuk kebun raya," sambung Pramono. 

Pramono pun mengaku menolak jika kawasan Hutan Kota di UI dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. 

"Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan," tuturnya.

Sementara itu, terkait lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Pramono menyebut dirinya sudah mengusulkan dua lokasi. Dua lokasi itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. 

Kedua lokasi itu disiapkan menyusul adanya penambahan kuota siswa untuk program Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

"Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur. Kenapa Jakarta Barat dan Jakarta Timur? Karena memang dua tempat inilah yang dipersiapkan yang rata-rata 2 hektar untuk apa,membangun sekolah rakyat. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun sekolah rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat," pungkas Pramono.

(***)