RIAU24.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir meminta kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di BUMN. Hal itu terkait dengan adanya pertemuan diri Erick  dengan Ahok pada Rabu (14/11).

Pengamat hukum Andi W Syahputra menguraikan jika secara hukum, rencana Erick Thohir bisa dianggap melanggar Permen BUMN 3/2015 tentang Persyaratan menjadi anggota Direksi BUMN.

"Sesuai Permen tersebut, Ahok dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk menjadi direksi BUMN karena jejak rekam masa lalunya," kata Andi dilansir dari Rmol.id, Kamis, 14 November 2019.

Dia menjelaskan, ganjalan itu terletak pada Bab II tentang Persyaratan Anggota Direksi BUMN dalam Permen BUMN 3/2015. Khususnya pada poin A angka 3 tentang syarat formal.
zxc1

Syarat dalam peraturan tersebut menyebutkan, direksi perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Andi mengatakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ahok dan berujung pada hukuman penjara, memang bukan masuk pada ranah keuangan negara terdapat syarat materiil. Tapi ada penjelasan lebih lanjut yang mengatur itu.

"Dalam Bab II huruf B angka 6 Permen BUMN 3/2015, memuat ketentuan adanya kepatutan moral yang mesti dimiliki oleh seorang direksi BUMN. Adanya persyaratan materiil direksi BUMN adalah seseorang yang mempunyai perilaku yang baik," terangnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, ketentuan yang dimaksud dalam syarat formil tidak membatasi jangka waktu dalam menilai rekam jejak calon.
zxc2

"Ahok pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tercela sehingga dinilai memenuhi syarat materiil dari Permen 3/2015," kata dia lagi.

Untuk itu, Andi mengingatkan kepada Erick Tohir jika peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dan dasar yang dipegang seorang pejabat negara dalam menjalankan suatu pemerintahan.

"Jika hukum yang sangat mendasar bisa dipermainkan dan dibuat goyah dengan suatu alasan tertentu, maka negeri ini akan menjadi goyah pula karena hukum dipermainkan oleh segelintir orang tertentu yang berkuasa," tutupnya.