RIAU24.COM -  PEKANBARU - Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Riau menyatakan meminta kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar untuk mengambil alih pelaksanaan Musda Partai Golkar Provinsi Riau. 

PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau menyayangkan tindakan Steering Commitee Panitia Musda Partai Golkar Riau yang melakukan verikasi terhadap keanggotan H Syamsuar ke pengurus Partai Amanat Nasional.

"Semua orang di Indonesia ini tahu, Bapak Syamsuar itu kader Partai Golkar. Beliau pernah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak. Semua orang tahu bahwa darah Golkar mengalir di dalam Bapak Syamsuar," ungkap Sekretaris PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau, Yulhendri dan Ketua Harian PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau Edwin Syarief di Pekanbaru, Minggu 1 Maret 2020.

Selain itu, ungkap Yulhendri lagi, H Syamsuar saat ini merupakan Ketua Dewan Penasehat PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau Periode 2020-2025. 

"Jadi PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau meragukan netralitas Steering Commintee Panitia Musda Partai Golkar Riau yang diketuai Saudara Masnur. Oleh sebab itu, kami meminta kepada DPP Partai Golkar untuk mengambil alih pelaksanaan Musda Golkar Riau kali ini," tegas Yulhendri dalam rilis yang diterima redaksi

Sementara itu, Sekretaris Dewan Penasehat PDK Kosgoro 1957 Provinsi Riau, H Edward Idrus, menghimbau seluruh DPD Partai Golkar se Riau dan juga seluruh organisasi mendirikan dan didirikan Partai Golkar di Riau, untuk bersatu mendukung H Syamsuar menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau.

"Kita tahu, bahwa salah satu tujuan politik itu adalah untuk memperoleh kekuasaan. Sekarang kita sama-sama mengetahui bahwa ada kader Partai Golkar yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di Provinsi Riau yang sudah bersedia untuk memimpin Partai Golkar ke depan namun dihalang-halangi," ungkap H Edward Idrus.

Oleh sebab itu, ungkap sesepuh Partai Golkar Riau itu, ia mengajak segenap kader Partai Golkar di Provinsi Riau untuk bersatu mendukung H Syamsuar menjadi Ketua DPD Partai Golkar Riau, demi kebangkitan dan kejayaan Partai Golkar di Riau dan Indonesia ke depan. ***