RIAU24.COM - Agung Laksono mengaku santai usai diberi gelar penghianat oleh Jusuf Kalla (JK).

Dia juga santai dengan pelaporan terhadap dirinya oleh pihak Munas PMI JK ke kepolisian dikutip dari detik.com, Senin 9 Desember 2024.

Dia menilai apa yang dilakukannya bukan suatu tindak kriminal atau pidana.

"Ya, kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, itu tak masalah. Tentang hal itu ya, terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, tapi masalah-masalah yang hubungan dengan organisasi," sebutnya.

Dia juga menyebut sudah dikecewakan dengan syarat dukungan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang pada akhirnya memutuskan ketum petahana Jusuf Kalla (JK) kembali memimpin.

Bentuk kekecewaan itu membuat kubu Agung Laksono menggelar munas tandingan yang akhirnya memenangkan dirinya.

Menurutnya, dia mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen peserta Munas PMI sebelum membuat munas tandingan.

Namun, hasil dukungan itu berubah yang hanya memunculkan angka 6 persen dukungan atau di bawah syarat minimal dukungan 20 persen.

"Kami sudah menyampaikan secara jelas bahwa bukan dibuat-buat, tapi soal dukungan saja. Soal dukungan itu lebih dari 240 dukungan dari daerah. Sebagai syarat untuk bisa maju sebagai calon, maka dukungan itu disyaratkan 20 persen, kita lebihkan," ujarnya.

"Tapi kemudian kita dikecewakan, karena ternyata hitungannya dianggap hanya 6 persen tanpa ada kompetensi dari yang mereka memeriksa. Tanpa ada hak yang diberikan oleh Munas kepada yang melakukan verifikasi. Mestinya harus ada," ujarnya.

Pihaknya dan para pendukung merasa kecewa lantaran tidak mengetahui secara pasti pihak yang memverifikasi syarat dukungan tersebut.

Dia mengungkap hal ini lantas menimbulkan kecurigaan bahwa munas yang diselenggarakan dibuat untuk tidak ada calon ketua umum lainnya.