RIAU24.COM - Komisi IV DPRD Kab Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Dinas pariwisata provinsi riau pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin. Kunjungan itu bertujuan untuk membahas pengembangan kearifan lokal dari aspek budaya dan permainan rakyat dalam upaya memajukan pariwisata daerah.

Adapun rombongan komisi IV terdiri wakil ketua I, M Asrya Fadillah, Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, Syaiful Ardi dan anggota DPRD Bengkalis lainnya.

Kedatang rombongan DPRD Bengkalis tersebut disambut Plt Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Hj. Jahrona Harahap, Kabid SPCBP Kebudayaan Provinsi Riau, Zul Ikram.

Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menyampaikan bahwa, pariwisata kini menjadi sektor andalan perekonomian negara, termasuk Indonesia.

Namun, persaingan dalam dunia pariwisata semakin ketat. Oleh karena itu, banyak daerah yang mulai menggali potensi kearifan lokalnya untuk membedakan diri dan menarik lebih banyak wisatawan.

"Kearifan lokal yang mencakup budaya, tradisi, dan permainan rakyat memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman unik dan otentik,"ujar Irmi Syakip Arsalan.

Irmi Syakip Arsalan menambahkan bahwa Kabupaten Bengkalis, dengan kekayaan budaya Melayu dan potensi alam yang luar biasa, memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. 

Kearifan lokal seperti tradisi, seni, kuliner, dan permainan rakyat dapat menjadi daya tarik unik yang membedakan Bengkalis dari destinasi wisata lainnya.

Selain itu, hal ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan ekonomi kreatif daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah provinsi dalam mengakses anggaran dan dokumen kesenian, seperti zapin Api yang ada dipulau Rupat, serta musium tematik.

Anggota Komisi IV, Hj Anita juga menyoroti potensi besar Kabupaten Bengkalis, seperti permainan rakyat dan tarian lainnya.

Disetiap tahun, kabupaten Bengkalis mengirimkan perwakilan untuk berbagai acara, salah satunya dari desa kesumbo Ampai, yang menampilkan tarian suku Sakai.

"Desa tersebut juga memiliki rumah adat dan hutan adat yang telah disahkan oleh pemerintah. Hj. Anita berharap agar Dinas pariwisata dapat mengelola hutan adat sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara lebih optimal,"ungkapnya.

Kemudian, Syaiful Ardi, anggota Komisi IV berharap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat bertindak sebagai mediator untuk mengundang dinas dinas terkait di seluruh Provinsi Riau.

Sehingga acara seperti Mandi Safar dapat lebih meriah dan didukung oleh berbagai dinas. Ia juga mengusulkan agar provinsi mengadakan acara yang saling terhubung dalam waktu yang sama, untuk meningkatkan daya tarik wisatawan serta mendukung ekonomi dan UMKM setempat.

Samsu Dalimunthe menambahkan, di Mandau ada terdapat situs bersejarah dari perang Dunia ke II monumennya belum mendapatkan perhatian yang cukup. 

"Jika dikelola dengan baik, situs ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pohon Meranti yang masih ada di daerah tersebut dapat dijadikan cagar budaya yang dapat dibudidayakan bersama Universitas Riau (UNRI) dan Dinas Kehutanan,"ucap Samsu Dalimunthe.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Riau, Hj. Jahrona Harahap, merespons dan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil langkah langkah strategis, termasuk penyusunan aturan dan kebijakan yang mendukung kemajuan kebudayaan.

"Berdasarkan undang undang, setiap kabupaten/kota di Riau diminta untuk menyusun pokok pokok pikiran daerah, mencakup objek budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda,"ujarnya.

Kabupaten Bengkalis, menurutnya, telah cukup cepat dalam menyiapkan pokok pikiran Daerah, dengan beberapa tradisi seperti zapin meskom, zapin Api, kompang, mandi Safar dan lampu Colok.

Jahrona menekankan pentingnya pelestarian cagar budaya dan dukungan anggaran agar dapat terverifikasi di tingkat nasional.

Terakhir, Kabid SPCBP Zul Ikram, menjelaskan penyelenggaraan acara budaya di Provinsi Riau melibatkan 12 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bengkalis. 

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan kearifan lokal yang ada di daerah pesisir dan daratan. 

"Berharap provinsi dan kabupaten/kota dapat berkolaborasi untuk melestarikan, mengembangkan nilai-nilai budaya, khususnya kearifan lokal,"pungkasnya.