RIAU24.COM -Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait proses pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) membingungkan.

Dia yang merupakan penggagas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, justru kini enggan untuk dikaitkan.

Padahal sebelumnya, Jokowi tegas akan tetap mengawal pembangunan IKN meski telah tidak lagi menjadi presiden.

Pernyataan tersebut sempat disampaikannya ketika melakukan groundbreaking Swiss-Belhotel Nusantara pada 12 Agustus 2024 lalu, atau dua bulan sebelum dirinya digantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

Ketika itu, mantan Wali Kota Solo itu beralasan karena pembangunan Swiss-Belhotel Nusantara diperkirakan akan rampung pada 15 bulan mendatang.

Jika merujuk pada groundbreaking yang dilakukan Jokowi pada Agustus 2024, maka pembangunan Swiss-Belhotel bakal selesai pada November 2025 mendatang.

"Jadi Pak Sonny nanti saya ke sini, nginep sudah tidak sebagai presiden, itu sudah berarti sudah jadi, 15 bulan."

"Dan akan saya lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/2/2025).

Bahkan, Jokowi menegaskan bakal sering mengunjungi IKN setelah lengser.

"Oh nanti rutin (mengunjungi IKN)," ujar Jokowi singkat saat memberikan keterangan di IKN pada 11 Oktober 2024 lalu.

Namun, pernyataannya berbanding terbalik ketika ditanya wartawan soal efisiensi anggaran yang tengah digencarkan oleh Prabowo Subianto lewat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Lewat terbitnya Inpres tersebut, anggaran IKN pun termasuk yang turut ditinjau terkait pembangunannya.

Pada Jumat (7/2/2025), Jokowi mengaku tidak memantau langsung perkembangan pembangunan IKN yang digagas di era kepemimpinannya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku hanya menanyakan masalah pribadi ketika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Ketika dimintai pendapatnya soal anggaran IKN diblokir, Jokowi enggan berkomentar.

Dia beralasan pembangunan IKN saat ini berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi juga meminta agar penganggaran terkait pembangunan IKN tidak disangkutpautkan dengannya.

"Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan program (IKN) ke Presiden," ujarnya.

(***)