RIAU24.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di posisi yang sangat tipis dengan 61 kursi dari 120 kursi Knesset setelah enam dari tujuh anggota tersisa dari United Torah Yudaism mengundurkan diri.

Perselisihan ini bermula dari perselisihan berkepanjangan mengenai ketidakmampuan Netanyahu dalam merancang rancangan undang-undang yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer.

Sementara itu, para anggota parlemen ingin menghapuskan semua pengecualian tersebut.

Degel Hatorah, faksi Lithuania dari partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism, memutuskan untuk meninggalkan koalisi pada Senin malam, dan diikuti oleh faksi Agudat Yisrael pada Senin sore.

"Menyusul pelanggaran berulang kali oleh pemerintah atas komitmennya untuk menjamin status siswa yeshiva suci yang tekun menuntut ilmu, (para anggota Knesset) telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi dan pemerintahan," ujar Degel Hatorah dalam sebuah pernyataan.

Israel Kravitz, seorang rabi dari faksi Lithuania, mengatakan meskipun mereka telah menandatangani surat pengunduran diri, mereka akan tetap berada dalam koalisi jika rancangan undang-undang disajikan dengan cara yang menyenangkan para rabi.

"Bahkan setelah Rabbi Landau menandatangani surat itu, kami masih memberikan waktu beberapa jam untuk mencoba dan memperbaikinya," ujarnya kepada stasiun radio Haredi, Kol BaRama, "Jika Netanyahu mengajukan draf yang dapat diterima oleh para rabi, kami akan kembali ke pemerintah."

"Berkali-kali, mereka gagal memenuhi komitmen mereka untuk mengatur status hukum para siswa yeshiva," kata Rabbi Dov Landau, "mahkota ciptaan yang berharga dan rahasia keberadaannya," tambahnya.

Apa selanjutnya?

Netanyahu berjalan di garis yang sangat tipis.

Jika anggota terakhir United Torah Judaism memutuskan untuk mengundurkan diri, ia akan kehilangan mayoritas, dan ini berarti pemilihan ulang akan menyusul, tidak langsung, tetapi tak terelakkan.

Semua pekerjaan legislatif Knesset secara efektif akan dibekukan.

Namun, kelompok Yahudi ultra-ortodoks ini hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pergantian pemerintahan.

Meskipun pemilihan baru kemungkinan besar akan berpusat pada RUU wajib militer, mereka mungkin akan mencari kesepakatan yang akan memenuhi kebutuhan mereka.

Situasi seperti ini menempatkan partai United Torah Judaism dalam situasi yang dapat menentukan hasil pemilihan di masa mendatang.

(***)