RIAU24.COM -Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu terus menyisakan tanda tanya. 

Tidak sedikit pihak yang meyakini bahwa aksi massa itu bukan murni gerakan spontan masyarakat, melainkan bagian dari “palagan politik” yang melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda.

Sejumlah analis menyebut bahwa setidaknya ada lima aktor kuat yang diduga berada di balik mobilisasi massa, mulai dari tokoh politik berpengaruh, pejabat lama yang disebut-sebut terancam reshuffle, hingga jaringan kelompok sipil yang menunggangi isu publik.

Pertarungan kepentingan ini disebut erat kaitannya dengan manuver Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun ulang komposisi kabinetnya.

Pertarungan di Balik Layar

Pengamat hukum tata negara Refly Harun dalam sebuah diskusi menyebut demonstrasi yang berujung ricuh itu tidak berdiri sendiri. 

“Demo kemarin adalah sebuah pertarungan kelompok-kelompok tertentu dengan sasaran masing-masing. Nama-nama seperti Budi Gunawan hingga Sri Mulyani ikut disebut,” ujarnya.

Kemunculan nama Budi Gunawan, Kepala BIN era Presiden Joko Widodo, serta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang berpengaruh di mata internasional, menimbulkan kejutan. 

Pasalnya, keduanya selama ini dikenal memiliki posisi strategis dan sulit disentuh. Jika benar menjadi target, reshuffle kabinet kali ini jelas memiliki konsekuensi politik besar.

“Motivasi apa yang membuat Presiden Prabowo mau merombak dua posisi penting ini? Itu pertanyaan yang menarik,” kata Refly.

Dugaan Peran TNI dan Media Sosial

Majalah Tempo sebelumnya juga menyinggung indikasi keterlibatan unsur militer dalam dinamika demonstrasi. Beberapa jenderal disebut sempat hadir dalam pertemuan dengan kepolisian, memunculkan spekulasi adanya peran aparat di lapangan. 

Namun, analisis lain menilai justru tidak masuk akal jika TNI mengambil risiko menciptakan kerusuhan, mengingat di era Prabowo mereka justru mendapat “privilege” dalam berbagai kebijakan.

Selain itu, media sosial dianggap menjadi salah satu faktor pemicu cepatnya eskalasi. Narasi yang menyebar melalui TikTok, Twitter, dan platform lain membuat massa mudah tersulut emosi. 

“Mudah sekali masyarakat terbakar oleh isu yang digiring di media sosial. Ribuan akun bahkan memberikan ‘gift’ pada siaran langsung aksi, yang ketika ditelusuri banyak berasal dari luar negeri,” ungkap Anton Permana, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Pernyataan ini sejalan dengan komentar mantan Kepala BIN Hendropriyono yang lebih dulu menyebut adanya “penunggang asing” di balik kericuhan. Aliran dana dari luar negeri yang masuk melalui aktivitas daring disebut sebagai indikasi tambahan.

Siapa Untung, Siapa Rugi?

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kerusuhan tersebut. Bagi pihak-pihak yang menolak reshuffle atau berseberangan dengan Presiden, demonstrasi dapat menjadi alat tekan. 

Sementara, bagi pemerintah, kericuhan justru menjadi bumerang karena membuka ruang tuduhan represif hingga pelanggaran HAM.

Tak sedikit pihak yang menilai respons pemerintah kali ini antiklimaks. Tuduhan makar hingga terorisme dinilai terlalu berlebihan untuk mengkategorikan aksi demonstrasi. Bahkan, langkah aparat yang lebih banyak menindak individu di lapangan dianggap tidak menyentuh akar persoalan.

“Seharusnya ada tim pencari fakta independen. Tanpa itu, publik hanya akan mendapat versi sepihak, dan dalang sesungguhnya bisa terus melenggang,” ujar Pengamat TNI itu. 

Persilangan Isu Politik dan Ekonomi

Kericuhan juga disebut tak lepas dari situasi politik dan ekonomi nasional. Isu-isu besar seperti dugaan ijazah palsu, wacana pemakzulan, hingga kasus korupsi kuota haji dan proyek laptop Kemendikbud dinilai telah membuat pemerintahan terpojok. Situasi ini kemudian diperparah oleh kondisi ekonomi yang sulit, tingginya pengangguran, hingga maraknya stunting.

“Ini akumulasi. Ketika rakyat dalam kondisi sulit, sosial media bisa menjadi pemicu yang cepat,” ujar Anton.

Reshuffle di Ujung Tanduk

Di balik semua dinamika tersebut, isu reshuffle kabinet tetap menjadi sorotan utama. Nama-nama seperti Budi Gunawan, Sri Mulyani, hingga sejumlah menteri lain yang dianggap tidak sejalan dengan visi Prabowo terus menjadi bahan spekulasi.

Relasi politik Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut diperhitungkan. Sejumlah kalangan meyakini, negosiasi politik di belakang layar—seperti pembebasan Hasto Kristiyanto melalui amnesti—menjadi bagian dari kompromi politik yang lebih besar.

“Politik kita adalah politik kompromi. Bisa saja sudah ada deal yang tidak dibuka ke publik. Publik hanya melihat dampaknya,” ujar ANton, analis politik senior.

Menunggu Langkah Presiden

Di tengah sorotan publik dan internasional, langkah Presiden Prabowo untuk merombak kabinet akan sangat menentukan. Bagi sebagian pengamat, kendali penuh seorang presiden hanya akan terlihat ketika ia memegang kendali penuh atas posisi kunci: Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Namun, sejauh ini, langkah reshuffle tampaknya masih menunggu momentum. 

Kerusuhan demonstrasi yang terjadi belakangan ini tampaknya lebih dari sekadar unjuk rasa. Ia menjadi cermin dari pertarungan kepentingan di tingkat elit, silang sengkarut ekonomi, serta dinamika politik menjelang reshuffle kabinet. 

Pertanyaan besar yang tersisa: siapa sebenarnya lima aktor kuat di balik semua ini, dan sejauh mana reshuffle akan mengubah peta kekuasaan?

(***)