RIAU24.COM - Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menyebut dibutuhkan pengkajian yang mendalam terhadap kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina.

Dia pun meminta waktu untuk melakukan kajian komprehensif. Hal ini karena isu ini masih relatif baru muncul ke publik, dikutip dari rmol.id, Kamis, 18 September 2025.

"Nah, mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding," sebutnya.

Menurutnya, setiap kebijakan biasanya lahir dari niat baik.

"Tapi dalam implementasinya kerap menghadapi tantangan sosial yang kompleks," ujarnya.

Tambahnya, KSP ke depan akan berupaya membangun mekanisme agar potensi blind spot dalam kebijakan bisa teridentifikasi sejak awal.

"Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme dimana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi, atau kerugian di kemudian hari," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan mekanisme impor BBM tetap dilakukan melalui satu pintu lewat PT Pertamina (Persero). 

Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.