RIAU24.COM - Setidaknya tiga orang tewas di Leqliaa, Maroko, dalam protes keras yang dimulai pada hari Rabu (1 Oktober) menentang dugaan korupsi pemerintah dan keputusan anggaran publik.

Kementerian Dalam Negeri Maroko mengklaim kematian tersebut terjadi dalam upaya penyitaan senjata, tetapi tidak ada saksi yang mengonfirmasi versi kejadian ini.

Menanggapi kerusuhan yang semakin meningkat, Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch menyatakan kesediaannya untuk berdialog guna menyelesaikan krisis.

Ia mengatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan ke depan.

"Sekali lagi, kami tegaskan bahwa pendekatan berbasis dialog adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara kita," ujarnya.

Sementara itu, pada hari Kamis, GenZ 212 mengumumkan rencana untuk menggelar protes damai lainnya, menyebutnya sebagai ekspresi yang beradab dan bertanggung jawab atas tuntutan mereka.

Protes tersebut telah mengakibatkan ratusan orang terluka dan sekitar 1.000 orang ditangkap, menurut Asosiasi Hak Asasi Manusia Maroko.

Demonstrasi dipicu oleh rasa frustrasi yang meluas atas prioritas pemerintah terhadap persiapan Piala Dunia FIFA 2030 dibandingkan layanan publik esensial seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Para pengunjuk rasa mengkritik investasi besar-besaran dalam pembangunan stadion, sementara banyak sekolah dan rumah sakit masih kekurangan dana.

Slogan-slogan seperti "Stadion sudah ada, tapi di mana rumah sakitnya?" terdengar di seluruh demonstrasi di setidaknya 23 provinsi, di mana kerusakan signifikan dilaporkan terjadi pada mobil, bank, toko, dan gedung-gedung publik.

Gerakan protes ini dipimpin oleh sebuah kelompok daring yang terorganisir secara longgar bernama GenZ 212 , yang menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan Discord untuk memobilisasi dan berkomunikasi.

Meskipun ada laporan kekerasan, kelompok ini secara terbuka menolak segala bentuk keterlibatan dengan aksi kekerasan dan menegaskan komitmennya terhadap demonstrasi yang damai dan beradab.

Mereka mengklarifikasi bahwa keluhan mereka ditujukan kepada pemerintah, bukan kepada aparat keamanan.

(***)