RIAU24.COM - Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita nunggu keputusan Presiden Prabowo," ujarnya dikutip dari rmol.id, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan matang dalam menentukan tokoh yang layak menerima gelar tersebut. 

Bicara soal penolakan sebagian kalangan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, dia menyebut hal itu sudah selesai.

Hal ini seiring dicabutnya nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menekankan pentingnya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4 TAP MPR 11/1998 tersebut berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.

"Kalau dari sisi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi," sebutnya.