RIAU24.COM - Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai pemisahan pemilihan umum (pemilu nasional dan lokal) berpotensi menimbulkan sejumlah dampak.

Menurutnya, dampak paling nyata yakni beban yang harus dipikul pemangku kebijakan dalam pelaksanaan pemilu nasional dan lokal yakani beban fiskal, dikutip dari rmol.id, Minggu, 16 November 2025.

"Potensi meningkatnya beban fiskal negara," sebutnya.

Kedua, persoalan teknis lainnya yang akan berdampak, yang tak bisa dilepaskan dari kesiapan hukum formil.

Hal tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan semua tahapan pesta demokrasi yang dipisah.

"Belum lagi soal kompleksitas logistik dan pengadaan, serta ketidakpastian hukum karena belum ada revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu," ujarnya.

Untuk diketahui, pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal, diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.