RIAU24.COM -Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti di balik penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

Menurut Hensa, sapaan akrabnya, Prabowo ingin Gibran juga terlihat aktif berkontribusi nyata dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan hanya sekadar menggantikan Prabowo menghadiri acara-acara seremonial.

"Prabowo bisa jadi juga ingin Gibran ikut sibuk mengurus Indonesia, selama ini kan publik menilai apa yang dikerjakan Gibran di luar seremonial itu tidak terlihat," kata Hensa dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Meski demikian, Hensa memahami jika publik masih mempertanyakan keputusan mengirim Gibran ke KTT G20.

Sebab, persepsi publik kini menyoroti perbedaan pengalaman dan kualitas kepemimpinan antara Prabowo dan Gibran.

"Wajar bila publik bertanya mengapa Gibran yang berangkat ke Afrika Selatan, karena selama ini publik menilai terdapat ketimpangan kualitas antara Prabowo dan Gibran dalam memimpin pemerintahan," tuturnya menerangkan.

Lebih lanjut Hensa menilai langkah ini terlihat seperti upaya Prabowo memberikan kesempatan bagi Gibran untuk unjuk kemampuan di panggung internasional sekaligus menjawab keraguan publik terhadap kapasitasnya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menuturkan Presiden Prabowo tidak dapat menghadiri KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. 

Menurut Teddy, keputusan itu diambil karena jadwal pertemuan para pemimpin dunia itu bertepatan dengan sejumlah agenda penting Presiden di dalam negeri.

"Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20," kata Teddy tanpa menjelaskan lebih lanjut agenda yang dimaksud, Jumat (21/11/2025).

Sebagai bentuk penghormatan diplomatik, kata Teddy, pemerintah juga telah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai utusan khusus Presiden di agenda tersebut.

(***)