RIAU24.COM -Polemik panas soal keberadaan bandara tanpa pengawasan negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, kini menyeret nama Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasang badan dan meluruskan informasi yang dianggap sebagai fitnah keji.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menegaskan bahwa bandara yang menjadi sorotan dan disebut-sebut beroperasi tanpa perangkat negara bukanlah bandara yang diresmikan oleh Jokowi.

Ia menuding ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memelintir fakta untuk menyudutkan mantan presiden.

Andy menjelaskan bahwa di Morowali terdapat dua bandara yang berbeda: satu milik negara dan satu lagi milik swasta yang berada di dalam kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta," kata Andy Budiman dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Andy menyatakan keprihatinannya atas beredarnya informasi yang tidak akurat dan menyesatkan publik, terutama karena secara sengaja mengaitkan isu bandara "siluman" tersebut dengan Jokowi.

Ia memastikan bahwa bandara yang diresmikan oleh Jokowi hingga kini beroperasi secara normal dan tidak memiliki masalah.

Fakta ini, lanjutnya, dapat diverifikasi dengan mudah. Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi memang meresmikan Bandara Morowali yang pengelolaannya berada di bawah Ditjen Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian itu bahkan dilakukan serentak dengan pengembangan empat terminal bandara lain di Sulawesi.

"Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi," lanjut Andy sebagaimana dilansir Antara.

Menyikapi derasnya arus informasi yang salah, PSI mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima setiap berita.

Pengecekan ulang fakta menjadi kunci agar tidak mudah termakan oleh kabar bohong atau fitnah yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu.

(***)