Sistem Pilkada Ini Disebut Bisa Tekan Politik Uang
RIAU24.COM - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menyebut sistem pilkada campuran dapat menekan politik uang.
"Ini inovasi melaksanakan Metode Campuran. Tahap pertama adalah tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih 3 calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota)," ujarnya dikutip dari rmol.id, Selasa, 30 Desember 2025.
"Tahap kedua adalah institusional (perwakilan). Setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah," tambahnya.
Menurutnya, pilkada metode campuran memiliki kelebihan yaitu dapat menjaga unsur kedaulatan rakyat.
"Termasuk meluruskan isu pilkada dikembalikan seperti zaman orde baru (Orba) yang dipilih oleh DPRD," ujarnya.
"Karena rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg. Kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata," sebutnya.
Dia pun memandang skema pilkada campuran dapat menjadi solusi dari kebuntuan skema pilkada yang lebih berintegritas.