RIAU24.COM - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Danantara harus banyak membangun komunikasi publik yang baik kepada semua pihak.

Hal ini agar Danantara dapat diterima masyarakat luas dan tidak dianggap sebagai proyek elite, dikutip dari rmol.id, Kamis, 22 Januari 2026.

"Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik," ujarnya.

Danantara juga harus berjalan selaras dengan kepentingan nasional sekaligus punya arah komunikasi yang transparan.

"Catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Digarisbawahi, Danantaranya baik, BUMN-nya belum tentu baik," sebutnya.

Menurutnya, negara kini menghadapi tantangan membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat adanya alih sumber dividen ke Danantara. 

Salah satu beban paling berat yang selama ini menyulitkan kinerja perusahaan BUMN  ladalah tingginya biaya tetap.

"Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Nah, sekarang bagus nih Pak Prabowo, enggak ada itu tantiem-tantieman," ujarnya.