RIAU24.COM - Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey mengingatkan pemerintah agar wacana kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk sektor swasta tidak mengganggu kinerja perusahaan.

"Kebijakan WFH memang dapat menjadi langkah efisiensi energi, namun tidak bisa disamakan antara sektor swasta dan aparatur sipil negara (ASN)," ujarnya, dikutip dari rmol.id, Senin, 23 Maret 2026.

Hal ini karena sektor swasta memiliki tuntutan produktivitas yang lebih ketat sehingga perlu perhitungan matang.

"Saya kira pemerintah harus hati-hati menerapkan program WFH. Karena kan swasta ini memiliki target-target tertentu bagi perusahaan dan setiap karyawan dibebankan juga capaian kinerjanya. Jangan sampai penerapan WFH bagi swasta mengganggu stabilitas kinerja perusahaan," ujarnya.

Tambahnya, pemerintah perlu menetapkan secara jelas jumlah ASN dan pekerja swasta yang terdampak serta durasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan begitu, dampak kebijakan, termasuk potensi penghematan bahan bakar minyak (BBM), dapat dihitung secara akurat.

"Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa saja?" ujarnya.