RIAU24.COM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 kembali menggelar rapat lanjutan di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Rabu (8/4/2026).  Rapat dipimpin Ketua Pansus Androy Aderianda bersama Wakil Ketua Indra Gunawan Eet dan anggota lainnya, dengan agenda utama mendengarkan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun anggaran 2025.

Dalam arahannya, Androy menegaskan bahwa proses pendalaman LKPJ merupakan tahapan penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai visi dan misi daerah. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menilai dampak nyata program terhadap masyarakat serta kontribusinya bagi pembangunan.

Pansus menargetkan dalam satu minggu ke depan akan merampungkan analisis menyeluruh terhadap data yang disampaikan OPD. Hasilnya akan menentukan OPD yang perlu mendapat catatan perbaikan guna meningkatkan kinerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dari paparan OPD, secara umum program dinilai telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat kendala, terutama terkait efisiensi anggaran dan kondisi fiskal. BKD, misalnya, menyampaikan rencana penerapan manajemen talenta ASN untuk meningkatkan kualitas SDM berbasis kompetensi.

Menanggapi hal itu, Indra Gunawan Eet mengingatkan agar penerapan manajemen talenta tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam pengendalian belanja pegawai agar tidak membebani APBD.

Selain BKD, sejumlah OPD lain seperti Diskominfotik, DLHK, Bappeda, dan Disperindag turut menyampaikan capaian kinerja masing-masing. Pansus juga memberikan berbagai masukan, termasuk pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

Isu transparansi anggaran menjadi perhatian, terutama terkait pergeseran anggaran dan mekanisme tunda bayar. Pansus menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dijelaskan secara terbuka demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, kinerja OPD dinilai cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam efektivitas program dan realisasi anggaran. Pansus juga menyoroti peran strategis Diskominfotik dalam menangkal hoaks serta pentingnya penguatan pengawasan lingkungan oleh DLHK.

Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna, sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Pansus pun berkomitmen menyelesaikan pembahasan tepat waktu dengan hasil yang berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.