RIAU24.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo berharap ada penindakan tegas terhadap praktik politik uang.

Pelaku dan yang pihak yang terlibat dalam politik uang juga dianggap kejahatan pemilu serius, dikutip dari kompas.com, Minggu 26 April 2026.

"Politik uang dijadikan kejahatan pemilu yang serius, peradilan cepat, dengan sanksi diskualifikasi, pembatalan kemenangan, atau sanksi pidana atau dilarang ikut pemilu sekian periode," ujarnya.

Dia yakin tanpa sanksi tegas, praktik politik uang akan terus berulang.

Hal ini karena politik uang dianggap sebagai bagian dari strategi memenangkan kontestasi. 

Selain penegakan hukum, dia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan lainnya.

"Seperti misalnya menurunkan biaya politik dan menyediakan ruang kampanye yang lebih adil," tutupnya.