RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memberikan catatan kritis menjelang peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei. Para wakil rakyat menekankan bahwa perlindungan terhadap hak pekerja dan iklim industri yang sehat harus berjalan selaras melalui kebijakan yang berpihak pada buruh.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah menegaskan bahwa peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan. Ia menilai Hari Buruh merupakan momentum krusial bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali komitmen pemenuhan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja di Bumi Lancang Kuning.

"Hari Buruh adalah momentum pembaruan demi kesejahteraan bersama. Kami berharap aspirasi para buruh di Riau benar-benar didengar dan direalisasikan oleh pemerintah," ujar Amal Fathullah di Pekanbaru, Kamis (30/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Riau Ayat Cahyadi menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan industri nasional. Namun, ia memberikan peringatan keras kepada pihak pengusaha dan regulator agar tidak mengabaikan variabel kesejahteraan buruh di tengah upaya mengejar kemajuan industri.

Menurut Ayat Cahyadi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan regulasi yang ada mampu memproteksi hak-hak dasar pekerja. Hal ini dianggap krusial mengingat besarnya kontribusi buruh terhadap roda perekonomian di Provinsi Riau, terutama di sektor perkebunan dan pengolahan.

"Saya mengingatkan kepada para pengusaha dan pemerintah sebagai pembuat peraturan, kesejahteraan buruh harus selalu menjadi prioritas utama," tegas Ayat Cahyadi.

DPRD Riau berharap sinergi antara pekerja di sektor perkebunan sawit, industri manufaktur, dan sektor jasa dapat terus terjaga. Penghargaan yang layak terhadap kontribusi buruh diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup keluarga pekerja dan masyarakat luas di masa depan.