RIAU24.COM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Dinas Perkebunan, DPMPTSP, dan Dispenda Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026), dalam rangka membahas optimalisasi pendapatan daerah. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengkaji sistem pengelolaan potensi pendapatan daerah yang selama ini dijalankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, Abdullah, dalam rapat tersebut menyoroti efektivitas sistem aplikasi pelaporan yang digunakan OPD dalam mengelola pendapatan.

Pada kesempatan itu dia mempertanyakan sejauh mana aplikasi tersebut mampu menyajikan data yang akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi.

“Kita ingin mengetahui apakah sistem yang ada saat ini benar-benar mampu memberikan gambaran jelas terkait persoalan di lapangan, sehingga bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Selain itu, Abdullah juga mengkritisi banyaknya aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD. Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi menyulitkan dalam proses pemantauan dan analisis data secara menyeluruh.

“Kenapa aplikasi yang digunakan berbeda-beda dan jumlahnya banyak? Apakah tidak memungkinkan untuk disatukan dalam satu sistem terintegrasi agar lebih mudah dipantau dan dianalisis,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Perkebunan dan DPMPTSP menjelaskan bahwa penggunaan berbagai aplikasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang telah memiliki dasar hukum.

Meski demikian, Pansus menilai perlunya langkah strategis agar sistem yang ada dapat lebih terintegrasi dan efektif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Abdullah menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota dalam pertemuan lanjutan di Ruang Medium DPRD Riau.

“Ke depan, kita akan duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk mencari solusi terbaik dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,”tuturnya.