RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam rapat paripurna DPRD Riau yang digelar, Senin (11/5).

Ketua Bapemperda DPRD Riau, Sunaryo, mengatakan Ranperda tersebut merupakan salah satu rancangan peraturan daerah yang telah melalui tahapan kajian serta penyusunan naskah akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan amanat peraturan yang berlaku, salah satu rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan pengkajian dan disiapkan naskah akademis beserta pendukungnya adalah Ranperda Provinsi Riau tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya,” ujar Sunaryo dalam penyampaian nota pengantar di rapat paripurna.

Ia menjelaskan, Ranperda tersebut disusun sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tanah ulayat sekaligus mengatur pemanfaatannya agar tetap memperhatikan hak masyarakat adat.

Menurutnya, pendekatan dalam Ranperda itu diharapkan mampu menjaga keharmonisan sosial serta menghormati nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Riau.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan sosial serta menghormati nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat,” katanya.

Sunaryo menambahkan, Ranperda tersebut tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga diharapkan mampu menjadi landasan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat.

Selain itu, keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak dalam pemanfaatan lahan tanpa mengabaikan nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Rapat paripurna DPRD Riau itu juga dipimpin wakil ketua DPRD Budiman Lubis dan anggota dewan serta para undangan lainnya.