RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto atas hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Hal ini dinilai krusial untuk membuktikan pidato Presiden Prabowo bukan sekadar retorika belaka, dikutip dari rmol.id, Minggu 17 Mei 2026.

"Tentunya secara adab dan etika kepala BPKP sudah menjalankan dan menyampaikan kepada pimpinannya," ujarnya.

Tak lupa dia mengingatkan bahwa publik tidak boleh hanya disuguhi pidato normatif tanpa kejelasan hasil kerja konkret dari BPKP. 

Lembaga ini ditantang untuk berani membuka kepada masyarakat sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan.

"Jika secara terbuka Presiden menyampaikan pidatonya di muka umum dan secara terang-terangan mempersilakan BPKP melakukan pemeriksaan orang-orang dianggap dekat dengan dirinya, maka BPKP perlu membuka kepada publik perihal hasil pemeriksaannya," sebutnya.

Keterbukaan ini sangat penting agar publik dapat mengukur keseriusan negara dalam menegakkan prinsip pengawasan yang objektif dan bebas intervensi.