RIAU24.COM - Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengomentari keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). 

Menurutnya, selain bukan perkara mudah, pembangunan PLTS tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi, dikutip dari inilah.com, Sabtu 30 Mei 2026.

"Pada periode awal, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka peluang investasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik bersih," ujarnya.

Tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus pada tahap awal implementasi program PLTS 100 GW. 

"Pertama, percepatan program dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke sumber energi yang lebih bersih," ujarnya.

Kedua, akselerasi pengembangan PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS).

Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," sebutnya.

"Semua agenda itu penting, karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi penambahan kapasitas, melainkan strategi transformasi sistem energi yang nyata," ujarnya.