RIAU24.COM - Ketua umum himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkalis, Ergie Suhendri, menyoroti terkait adanya kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD Provinsi Riau sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.

Peristiwa melibatkan dua kubu anggota DPRD tersebut dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif yang seharusnya menjadi ruang musyawarah dan pengambilan keputusan demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima, kericuhan diduga terjadi di lingkungan Gedung DPRD Provinsi Riau dan melibatkan kubu Indra Gunawan Eet serta kubu Parisman Iwan, Kamis 16 Juli 2026.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Ketua Umum HMI Cabang Bengkalis, Ergie Suhendri, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan insiden tersebut. 

Menurut Ergi, apabila informasi beredar terbukti benar, tindakan yang tidak mencerminkan etika dan profesionalisme berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Riau.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar terjadi kericuhan di lingkungan DPRD Provinsi Riau,"ungkap Ergi.

"Lembaga legislatif seharusnya menjadi teladan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog, musyawarah, serta mekanisme yang telah diatur, bukan melalui tindakan yang berpotensi mencederai kehormatan lembaga,” ujar Ergie Suhendri, Ketua Umum HMI Cabang Bengkalis lagi.

Ergie menegaskan bahwa HMI Cabang Bengkalis menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada pihak yang berwenang. 

Namun demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius demi menjaga wibawa lembaga perwakilan rakyat.

HMI Cabang Bengkalis juga mendorong Pimpinan DPRD Provinsi Riau bersama Badan Kehormatan DPRD untuk melakukan penelusuran secara objektif, profesional, dan transparan terhadap dugaan peristiwa tersebut.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata tertib maupun kode etik, HMI meminta agar proses penegakan aturan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih,"ungkapnya.

Menurut Ergie, masyarakat Riau membutuhkan wakil rakyat yang mampu menunjukkan integritas, kedewasaan, dan keteladanan dalam menjalankan amanah. 

Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun penyelesaiannya harus tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan mekanisme kelembagaan yang bermartabat.

“HMI Cabang Bengkalis berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau agar senantiasa menjaga etika, menghormati tata tertib, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat,”ungkapnya lagi.

Di akhir keterangannya, Ergie menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset utama yang harus dijaga oleh setiap lembaga negara.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi lembaga legislatif. Karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah lembaga melalui sikap yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. HMI Cabang Bengkalis akan terus mengawal nilai-nilai demokrasi, etika publik, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bermartabat,” tutup Ergie Suhendri.