RIAU24.COM - Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan (Aher) meminta daerah tak memecat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), buntut rendahnya kemampuan fiskal dalam membayar gaji.

Permintaan ini menurutnya akan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun solusi bersama para pemangku kepentingan agar persoalan tersebut, dikutip dari rmol.id, Kamis 23 Juli 2026.

Menurutnya, pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, sementara pembayaran gaji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Persoalan lalu muncul ketika sejumlah daerah terdampak efisiensi APBD.

"Persoalannya, ada daerah yang terkendala membayar karena APBD mereka mengalami efisiensi," ujarnya.

Artinya, persoalan tersebut perlu dibahas secara komprehensif, termasuk bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

"PHK bukan solusi. Pemerintah, perlu mencari alternatif lain, seperti dukungan dari pemerintah pusat maupun penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tutupnya.