RIAU24.COM - Pengamat politik dan intelijen Boni Hargens menilai wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berisiko merugikan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, hal ini baru terjadi jika pergantian dilakukan pada momen yang tak tepat, dikutip dari rmol.id, Kamis 6 Agustus 2026.

Dia mencontohkan momen tak tepat itu. Misalnya ketika terjadinya dinamika politik yang sensitif, khususnya usai polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat kejaksaan.

Lalu isu pergantian pucuk pimpinan Polri rawan diplintir oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi negatif di ruang publik.

"Setiap kebijakan eksekutif yang sensitif akan diuji, bukan hanya dari sisi legalitasnya, melainkan juga dari narasi yang berkembang. Opini yang kurang tepat sekalipun bisa menjadi efektif bila digulirkan pada momen tertentu," sebutnya.

Dia yakin, keputusan yang secara konstitusional sah dapat dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk membentuk persepsi yang merugikan pimpinan nasional.

"Kelompok tertentu dapat membangun narasi seolah pergantian Kapolri berkaitan dengan keberanian penegakan hukum terhadap oknum instansi lain. Narasi seperti ini berpotensi mengaburkan substansi keputusan administratif dan memperkeruh persepsi publik,"  ujarnya.

Dua pihak yang paling rentan terdampak dari polemik ini, yakni kredibilitas pemerintah di mata publik serta persepsi terhadap independensi institusi penegak hukum.