RIAU24.COM - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta Presiden Prabowo Subianto tak berpuas diri pada capaian pertumbuhan ekonomi di paruh pertama 2026 sebesar 5,45 persen. 

Prabowo seperti itu lantaran pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen. Pertumbuhan berlangsung ketika perekonomian dunia masih menghadapi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga tekanan perdagangan internasional.

Padahal, salah satu persoalan mendasar di Indonesia adalah pembangunan yang terlalu mudah diterjemahkan sebagai angka pertumbuhan ekonomi. 

Konstitusi juga memberikan arah yang jelas bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita," sebutnya. 

Karena itu, dia mendorong pemerintah lebih fokus untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, melalui keberpihakan kepada sektor produktif, UMKM, koperasi, pertanian, industri nasional, serta penciptaan kesempatan kerja.

"Ekonomi kerakyatan tidak berarti menolak investasi atau mekanisme pasar, tetapi memastikan negara memiliki keberpihakan agar manfaat pertumbuhan tidak berhenti pada kelompok yang memiliki modal besar," tutupnya.