RIAU24.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan NTB I, Johan Rosihan meminta pemerintah menghentikan penggunaan APBN dalam rangka pencegahan karhutla di area pemegang konsesi.

"Jangan sampai APBN kita keluar pada kawasan-kawasan yang terbakar di kawasan pemegang izin. Jangan sampai mereka membakar hutan kita, kita keluarkan uang untuk menyelesaikan apa yang mereka kerjakan," ujarnya dikutip dari rmol.id, Jumat 21 Agustus 2026.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah bisa memulainya dengan mengirimkan surat edaran, rapat koordinasi, apel, posko hingga war room.

Serta menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang lebih jelas dan terukur. 

Langkah mitigasi diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.

"Kejadian karhutla yang terus berulang perlu direspons dengan strategi mitigasi yang dapat menjadi acuan bersama sekaligus dasar pengawasan kami," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. 

Seperti misalnya NTB yang disebut berada di posisi keempat berdasarkan luas karhutla, tetapi tidak masuk dalam sejumlah kegiatan utama seperti posko siaga darurat, operasi pemadaman satgas darat, distribusi sarana dan prasarana, maupun operasi modifikasi cuaca.