RIAU24.COM - SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperbaiki jalan rusak yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah pesisir.

Hal itu terlihat saat Bupati Siak Afni Z melakukan kunjungan ke wilayah pesisir Siak, Kamis (1/10/2026). Dalam perjalanan menuju Desa Teluk Lanus untuk meresmikan gedung sekolah, Afni menyempatkan diri meninjau pekerjaan penimbunan jalan lintas Sungai Rawa-Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit.

Ruas jalan sepanjang 6,4 kilometer tersebut kini tengah ditimbun menggunakan material base course kualitas B. Jalan ini merupakan salah satu akses utama masyarakat dari tiga kampung, yakni Kampung Rawa Mekar Jaya, Sungai Rawa dan Penyengat menuju ibu kota kecamatan maupun Kabupaten Siak.

Sebelumnya, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.

“Hari ini, kita melihat pengerjaan penimbunan jalan menggunakan material kerikil kualitas B sepanjang 6,4 kilometer di jalan Sungai Rawa menuju Tanjung Buton. Semula jalan ini kondisinya rusak berat. Atas laporan masyarakat, jalan ini kita perbaiki,” kata Afni.

Menurut Afni, perbaikan jalan tersebut dilakukan melalui dukungan CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Tanjung Buton. Untuk ruas Sungai Rawa-Tanjung Buton, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Eka Sapta Paramita Energi.

Ia menyebut, kolaborasi dengan perusahaan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk tetap melakukan perbaikan infrastruktur di tengah kondisi efisiensi anggaran.

“Ini juga bagian dari ikhtiar kami. Di tengah efisiensi, kita masih bisa memperbaiki jalan rusak melalui kolaborasi dari sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Total keseluruhan ruas jalan yang ditangani CSR perusahaan sepanjang 30 kilometer,” ujarnya.

Afni menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT Eka Sapta Paramita Energi yang telah mendukung rehabilitasi akses jalan tersebut. Di lokasi, sejumlah alat berat tampak melakukan pekerjaan penimbunan dan perbaikan badan jalan.

Di sisi lain, Afni menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya terkait proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Siak pada APBN 2027 yang disebut mengalami penurunan hingga 72 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi daerah penghasil dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan kabupaten yang membutuhkan anggaran besar.

“Jika daerah penghasil dipangkas sampai 72 persen, jalan rusak seperti ini siapa yang bertanggung jawab jika kita tidak dikasih haknya. Siapa yang bangun jalan kabupaten yang biayanya mencapai ratusan miliar ini,” tegas Afni.

Meski demikian, Afni menyebut terdapat kabar terkait rencana pembayaran kurang bayar DBH dari tahun 2023 yang dianggarkan pada 2027.

Afni yang didampingi Kepala Dinas PUPR Siak Ardi Irfandi berharap kolaborasi bersama perusahaan dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, masih terdapat sejumlah jalan kabupaten yang dilintasi kendaraan operasional perusahaan dan mengalami kerusakan, salah satunya akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas atau over tonase.

“Sekarang ini jalan kabupaten, kita akan usulkan status jalan ini jadi jalan nasional. Karena di sini ada Pelabuhan Tanjung Buton dan di depan sudah jalan nasional, tinggal nyambung saja,” pungkas Afni.(Lin)