RIAU24.COM - Perdebatan mengenai efektivitas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan bertajuk Jejak Perubahan Kedua. Sejumlah mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara perwakilan pemerintah menilai kedua program tersebut dapat memperkuat ekonomi masyarakat.

Kritik paling tajam datang dari Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia periode 2026, Fatimah Az Zahra. Ia mempertanyakan apakah program pemerintah benar-benar membangun kemampuan masyarakat untuk mandiri atau justru membuat masyarakat terus bergantung pada intervensi pemerintah.

Persoalan itu, menurut Fatimah, tidak cukup dijawab dengan menjelaskan banyaknya program yang telah diluncurkan. Pemerintah juga perlu menerangkan akar masalah yang membuat program pemberdayaan sebelumnya belum mampu berjalan secara berkelanjutan.

“Bagi kami, nama itu tidak terlalu penting, Pak. Dan bagi kami, program itu tidak terlalu penting,” kata Fatimah, merujuk pada perdebatan mengenai program-program baru yang diperkenalkan pemerintah.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi program yang sudah ada sebelum kembali memperkenalkan kebijakan baru. Salah satu yang disorotnya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk kegiatan simpan pinjam yang menurutnya sudah tersedia sebelum Kopdes dibentuk.

“Kira-kira kenapa itu akhirnya collapse, kenapa itu akhirnya harus diulang lagi di Kopdes, misalnya? Apakah ada evaluasi-evaluasi?” ujarnya.

Fatimah mengingatkan bahwa masalah utama bukan semata-mata apakah sebuah program dapat dijalankan, melainkan apakah program tersebut mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar dan membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri.

Ia kemudian menggunakan analogi korset untuk menjelaskan kekhawatirannya terhadap keberlanjutan program pemerintah.

“Kalau dalam kesehatan, kalau seandainya ada orang punggungnya sakit, tulangnya kenapa-kenapa atau ototnya tidak bisa tegak, orang-orang itu pakai korset supaya terlihat tegak. Padahal sebetulnya kalau korset itu dilepas, dia akan roboh lagi,” kata Fatimah.

“Ini yang sebetulnya kita khawatirkan dari program-program seperti Kopdes, MBG dan sebagainya.”

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak sekadar dilibatkan sebagai pelaksana program, tetapi juga memperoleh peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha dan keuangan.

“Apakah ini akan memunculkan kemandirian atau ketergantungan ketika masyarakatnya sendiri tidak dibangun, tapi program yang dibangun?” ujarnya.

Mahasiswa minta pemerintah menjelaskan akar masalah

Kritik Fatimah juga diarahkan pada konsep pemberdayaan yang disebut pemerintah berasal dari bawah atau bottom-up. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tidak otomatis membuktikan bahwa masyarakat memiliki kendali atas program tersebut.

“Permasalahan kita bukan bottom-up, apakah artinya masyarakat di bawah itu dipekerjakan atau tidak, apakah mereka terlibat atau tidak? Pasti terlibatlah,” kata Fatimah.

Namun, ia mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar memperoleh peningkatan kapasitas untuk mengelola Kopdes, termasuk dalam kegiatan simpan pinjam.

“Apakah mereka ada training microfinancial dan sebagainya? Supaya ketika program ini akhirnya mulai berangsur-angsur dilepaskan kontrol sentralnya, mereka bisa betul-betul menjalankan sendiri dari tempat mereka,” ujarnya.

Fatimah menilai pemerintah perlu menjelaskan kapan sebuah program dapat dianggap berhasil membangun kemandirian desa. Tanpa ukuran yang jelas, menurut dia, masyarakat berisiko terus bergantung pada program yang dikendalikan pemerintah.

“Yang kita lihat adalah pokoknya ini ada program, mereka dijalankan, yang menurut kita ini justru menimbulkan ketergantungan dibanding kemandirian,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah lebih spesifik menjelaskan tujuan MBG, terutama ketika program tersebut dikaitkan dengan penanganan stunting.

Fatimah mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan tujuan program berdasarkan sasaran yang jelas dan penjelasan ilmiah yang memadai. Ia menilai klaim mengenai dampak kesehatan, pemenuhan gizi, dan penanganan stunting perlu dibedakan dari sasaran ekonomi.

“Saya harap ke depannya tidak diklaim lagi bahwa MBG itu tujuan utamanya untuk stunting, Pak. Sebut saja untuk ekonomi,” ujarnya.

“Kalau seandainya memang tujuan utamanya ekonomi, lebih baik di-state untuk ekonomi saja, Pak.”

Pernyataan tersebut bukan berarti Fatimah menolak seluruh manfaat MBG. Dalam diskusi itu, ia meminta agar pemerintah menjelaskan tujuan program secara lebih spesifik sehingga ukuran keberhasilannya dapat dinilai berdasarkan sasaran yang hendak dicapai.

Yandri: Kopdes dibentuk melalui musyawarah desa

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, pembangunan desa merupakan salah satu arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia merujuk pada Asta Cita keenam yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah.

Yandri berpendapat bahwa desa selama ini kerap diperlakukan sebagai objek pembangunan, padahal seharusnya menjadi subjek yang menentukan arah ekonominya sendiri.

“Untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan,” kata Yandri ketika menjelaskan tujuan pembangunan desa yang diusung pemerintah.

Ia menegaskan, Kopdes tidak dibentuk semata-mata melalui keputusan pemerintah pusat. Menurut dia, pembentukan koperasi dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat desa.

“Jadi, tidak benar kalau Kopdes itu dibentuk oleh pemerintah pusat. Dia tetap dari bawah,” ujarnya.

Yandri juga menjelaskan bahwa keberadaan Kopdes tidak dimaksudkan untuk menghilangkan BUMDes. Ia mengatakan pemerintah justru berupaya mengatur pembagian peran agar kedua lembaga ekonomi tersebut tidak tumpang tindih.

“Bapak Presiden arahkan supaya tetap dua unit ekonomi atau lembaga ekonomi di desa ini tidak tumpang tindih, justru saling menguatkan,” kata Yandri.

Ia menjelaskan, BUMDes dapat berfokus pada kegiatan produksi sesuai potensi desa, sedangkan Kopdes dapat menjadi sarana pemasaran sekaligus distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Menurut Yandri, keberadaan Kopdes juga diarahkan untuk memastikan barang-barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Ia mencontohkan LPG yang menurutnya dapat dijual dengan harga Rp 24.000 hingga Rp 30.000 di sejumlah tempat. Melalui Kopdes, ia menyebut harga LPG berada pada kisaran Rp 16.000 hingga Rp 18.000.

“Melalui Kopdes itu antara Rp 16.000 sampai Rp 18.000. Saya sudah berapa banyak kunjungan ke Kopdes-Kopdes, masyarakat senang,” ujarnya.

Yandri juga menyebut distribusi pupuk, beras bantuan pemerintah, serta minyak goreng sebagai bagian dari layanan yang diharapkan dapat diperbaiki melalui koperasi tersebut.

“Pupuk sekarang gampang, tidak perlu lagi pakai kartu tani. Cukup dengan KTP. Ada datanya siapa yang berhak mendapatkan subsidi,” katanya.

Ia menambahkan, Kopdes diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih baik. Menurut Yandri, selama ini sebagian masyarakat terjebak dalam pinjaman rentenir dengan bunga harian.

Namun, berbagai manfaat tersebut masih merupakan penjelasan dan klaim pemerintah dalam diskusi. Efektivitasnya perlu dinilai melalui pelaksanaan di lapangan dan data yang dapat diperiksa.

Pemerintah akui pelaksanaan Kopdes masih terbatas

Dalam diskusi tersebut, Yandri menyampaikan bahwa pembangunan Kopdes masih berlangsung. Ia mengatakan pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan hingga 80.000 unit, tetapi pelaksanaannya belum mencapai angka tersebut.

Yandri menyebut sekitar 35.000 gudang dan gerai ditargetkan selesai pada akhir Oktober. Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 10.000 unit telah beroperasi.

Ketika ditanya mengenai data pencapaian program, Yandri kembali menekankan bahwa pembangunan dan operasionalisasi Kopdes masih berlangsung.

“Operasionalisasinya baru satu minggu terakhir ini. Memang belum, baru memulai,” kata Yandri.

Ia menanggapi kritik mengenai keterbatasan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi dengan mengatakan pemerintah sedang menghadirkan mekanisme distribusi melalui koperasi desa.

“Kalau ada titik lemah kita, oke, kita minta saran dan pendapat, enggak ada masalah,” ujarnya.

Yandri mengakui bahwa program berskala besar tidak lepas dari kelemahan. Ia menggunakan analogi pohon durian untuk menjelaskan bahwa kekurangan pada sebagian pelaksanaan tidak seharusnya membuat seluruh program dihentikan.

“Kita pakai filosofi satu pohon durian. Satu pohon durian buahnya mungkin 1.000. Mungkin ada satu, dua yang busuk, tapi bukan pohonnya yang ditebang,” kata Yandri.

“Tapi buahnya yang busuk itu yang kita perbaiki dan kita singkirkan.”

Ia juga membantah anggapan bahwa dana desa diambil oleh pemerintah untuk membiayai Kopdes.

“Dana desa tidak pernah diambil oleh Bapak Presiden Prabowo. Tidak pernah diambil oleh Kementerian Desa. Tidak pernah diambil oleh Kementerian Keuangan. Tapi dana desa diubah tata kelolanya,” ujar Yandri.

Menurut dia, aset Kopdes nantinya menjadi milik desa. Ia menyatakan koperasi juga dirancang menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari manajer hingga petugas keamanan.

Yandri mengatakan sebagian hasil Kopdes dapat digunakan untuk menambah pendapatan asli desa, sedangkan bagian lainnya kembali kepada anggota koperasi. Dalam penjelasannya, ia menyebut angka 20 persen untuk pendapatan desa dan 80 persen untuk anggota.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan ritel modern yang, menurutnya, keuntungan usahanya mengalir kepada pemodal.

“Kalau ritel modern, semua keuntungan diambil oleh pemodal. Tapi Kopdes 100 persen dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di desa,” kata Yandri.

Meski demikian, pertanyaan mahasiswa mengenai keberlanjutan usaha Kopdes belum berhenti. Mereka meminta pemerintah menjelaskan bagaimana koperasi dapat bertahan setelah dukungan dan pengendalian pemerintah dikurangi.

Mahasiswa pertanyakan harga subsidi dan rencana keluar dari ketergantungan

Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswa dari BEM UPN Veteran Yogyakarta, Richard, menyampaikan bahwa persoalan utama masyarakat bukan selalu ketiadaan lembaga distribusi, melainkan ketidakmerataan harga dan akses barang kebutuhan pokok.

Menurut dia, pemerintah seharusnya memastikan terlebih dahulu agar harga barang bersubsidi dapat sama di berbagai daerah.

“Kuncinya bukan Kopdes, Bang. Kuncinya itu bagaimana harga barang subsidi itu sama rata semua tanpa adanya Kopdes pun bisa,” kata Richard.

Ia juga menilai Kopdes seharusnya berorientasi pada pengembangan produk unggulan desa, bukan hanya menjadi saluran distribusi barang bersubsidi.

“Seharusnya Kopdes itu meningkatkan ekonomi desa. Produk unggulan desanya, Bang,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Richard juga mempertanyakan pentingnya rencana keluar atau exit plan agar koperasi tidak selamanya bergantung pada intervensi pemerintah.

Pemerintah, menurut dia, harus dapat menjelaskan urutan kebijakan yang hendak ditempuh. Pemerataan akses barang bersubsidi semestinya menjadi bagian dari kebijakan yang dirancang pemerintah, sementara penguatan ekonomi desa perlu dibangun melalui potensi lokal.

Menanggapi pertanyaan itu, Yandri meminta mahasiswa menjelaskan alternatif konkret jika Kopdes dinilai bukan solusi yang tepat.

“Enggak apa-apa, namanya apa? Kira-kira biar kita diskusi, nanti saya undang kamu ke kementerian juga enggak apa-apa,” kata Yandri.

Ia kembali menjelaskan bahwa Kopdes dibentuk untuk menjawab persoalan distribusi pupuk dan LPG yang menurutnya selama ini dikeluhkan masyarakat.

Yandri juga menyebut nilai transaksi Kopdes telah melampaui Rp 200 miliar, dengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai salah satu transaksi tertinggi. Angka tersebut disampaikan dalam diskusi dan belum disertai data rinci yang dapat diperiksa dalam transkrip.

Ketika kembali ditanya soal keberlanjutan, Yandri menyatakan pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan ekonomi desa.

“Oh, pasti ada. Kita sudah merancang bangun itu,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengembangan desa tematik, seperti desa penghasil telur, ikan nila, dan lele, yang produksinya diharapkan dapat dipasarkan melalui Kopdes dan mendukung kebutuhan MBG.

Yandri juga menyebut desa ekspor sebagai bagian dari pengembangan ekonomi desa. Menurut dia, produk desa diharapkan dapat dipasarkan langsung ke negara tujuan tanpa perantara.

“Ada desa ekspor, desa wisata, desa tematik, semuanya itu ada,” katanya.

Namun, bagi mahasiswa, rencana dan daftar program tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang mereka ajukan. Hal yang mereka tuntut adalah ukuran konkret mengenai peningkatan kemampuan masyarakat, keberlangsungan usaha, serta batas waktu ketika desa dapat mengelola ekonominya secara mandiri.

Syahganda: Prabowo mengubah paradigma ekonomi

Dalam diskusi yang sama, Syahganda Nainggolan menyampaikan pandangan yang berbeda dari kritik mahasiswa. Ia menilai pemerintahan Prabowo sedang mengubah paradigma ekonomi yang selama ini didominasi oleh kepentingan oligarki dan mekanisme pasar bebas menuju pendekatan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Syahganda mengatakan, ketika berada di luar pemerintahan dan kemudian diminta masuk ke dalam sistem, ia melihat Prabowo sebagai tokoh yang hendak melakukan perubahan mendasar.

“Prabowo inilah sebenarnya tokoh perubahan besar,” kata Syahganda.

Ia menilai pergeseran tersebut terlihat dalam pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Syahganda, program itu memiliki tiga tujuan, yakni menurunkan kemiskinan, menciptakan pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan jumlah pemasok bahan lokal, serta memperbaiki pemenuhan gizi.

“BGN itu, misalkan, ketika filosofinya kita lihat tadi shifting paradigm, dia mengandung tiga hal sekaligus. Pertama, dia menurunkan kemiskinan. Yang kedua, dia menciptakan pertumbuhan di desa-desa dengan meningkatkan jumlah pemasok bahan-bahan lokal. Yang ketiga, gizi dan stunting,” ujarnya.

Syahganda merujuk pada data Asian Development Bank (ADB) tahun 2018 yang menurutnya mencatat sekitar 20 juta jiwa berkaitan dengan persoalan stunting. Angka dan rujukan tersebut disampaikan oleh Syahganda dalam diskusi dan memerlukan pemeriksaan sumber apabila hendak digunakan sebagai data faktual dalam pemberitaan.

Ia juga membela Kopdes sebagai upaya memperkuat koperasi dalam struktur perekonomian nasional. Menurut Syahganda, koperasi merupakan sokoguru perekonomian yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Presiden ini masuk kepada konstitusi,” katanya, merujuk pada gagasan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Syahganda menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seluruhnya berasal dari alasan yang sama. Ia membaginya ke dalam tiga kelompok: perbedaan paradigma ekonomi, ketidakpuasan terhadap tata kelola program, dan persaingan politik menuju Pemilu 2029.

Ia mengakui masalah tata kelola masih terjadi, termasuk kemungkinan kesalahan dalam penentuan kelompok penerima bantuan. Ia memberikan contoh seseorang yang seharusnya masuk desil tiga, tetapi justru tercatat sebagai desil enam.

“Ini tata kelola masih belum selesai,” ujarnya.

Meski demikian, Syahganda meminta agar pemerintah diberi waktu untuk membenahi kebijakan.

“Sekarang kita ikhlaskan Bapak Prabowo untuk bekerja membangun sungguh-sungguh,” katanya.

Ia bahkan berpendapat bahwa tema-tema politik dapat ditunda hingga 2028 demi menjaga persatuan nasional. Pandangan tersebut kemudian mendapat respons berbeda dari mahasiswa yang menilai kritik harus tetap disampaikan selama kebijakan pemerintah berjalan.

Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah turut disorot

Syahganda juga menyinggung kondisi perekonomian selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 5,6 persen dan kuartal II sebesar 5,29 persen, dengan rata-rata pertumbuhan semester pertama sebesar 5,4 persen.

Namun, menurut Syahganda, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan agregat. Ia mengatakan keberhasilan juga perlu dilihat dari apakah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

“Kenapa orang masih selalu sibuk soal growth? Kenapa enggak inclusive growth?” ujarnya.

Untuk mendukung argumennya, Syahganda menyebut nilai tukar petani meningkat dari 124 menjadi 131. Ia juga mengatakan upah buruh naik 6,5 persen dan potongan aplikasi bagi pengemudi ojek daring turun dari 20 persen menjadi 8 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda untuk menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperluas manfaat ekonomi. Akan tetapi, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi persoalan.

Ia juga menyebut adanya penurunan sekitar 10–11 juta orang dari kelompok kelas menengah atas ke kelompok kelas menengah bawah. Dalam diskusi itu, kondisi pasar modal dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut disinggung.

Syahganda mengatakan pemerintah sebelumnya luput menjaga pasar modal agar berjalan dengan baik. Ia menyebut persoalan praktik manipulasi saham sebagai salah satu hal yang perlu dibenahi dan menilai penanganannya semestinya berlangsung lebih cepat.

“Orang sebenarnya berharap itu lebih cepat,” katanya.

Karena angka-angka tersebut tidak disertai penjelasan metodologi atau sumber data secara terperinci dalam transkrip, pernyataan Syahganda perlu diperlakukan sebagai klaim narasumber, bukan sebagai hasil verifikasi independen.

Rocky Gerung: Kritik tidak boleh kehilangan daya

Sementara itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa posisinya di lingkungan pemerintahan tidak berarti ia akan meninggalkan cara berpikir kritis yang selama ini digunakan.

Dalam diskusi tersebut, Rocky mengatakan dirinya tidak mengklaim mewakili mahasiswa. Namun, ia menyampaikan bahwa identitasnya sebagai bagian dari komunitas akademik tidak berubah hanya karena ia diminta bergabung dengan lingkungan pemerintahan.

“Saya enggak mewakili suara mahasiswa. Saya ingin mahasiswa ngerti bahwa saya tidak akan mengkhianati mereka,” kata Rocky.

Ketika ditanya mengenai kritik dari pihak yang kecewa atas keputusannya masuk ke lingkungan pemerintahan, Rocky menjawab, “Yang kecewa yang dungu lah.”

Ia menjelaskan bahwa dirinya ditempatkan sebagai representasi filsuf dan akademisi, bukan mewakili organisasi sosial maupun kelompok purnawirawan.

“Nama saya Rocky Gerung mewakili filsuf dan akademisi. Software filsuf dan akademisi itu konstan, enggak akan berubah. Kalau kalimat software politisi bisa berubah-ubah,” ujarnya.

Rocky mengatakan nasihat yang hendak ia sampaikan kepada Presiden Prabowo berfokus pada aspek etis kebijakan, sementara persoalan teknis menjadi tanggung jawab kementerian dan aparat pengawasan internal.

“Kalau soal teknis itu urusan Irjen di kementerian masing-masing,” katanya.

Ia kemudian mengkritik kondisi ketika inspektorat jenderal tidak menjalankan pengawasan secara independen terhadap menteri.

“Kalau bikin salah, tapi sering kali Irjen itu merasa dia anak buahnya menteri. Ngaco itu yang begitu,” ujar Rocky.

Menurut dia, secara etis inspektorat jenderal justru ditugaskan untuk menegur menteri apabila terdapat kesalahan.

Rocky juga menyebut pemberantasan oligarki, korupsi, feodalisme, dan kapitalisme global sebagai bagian dari tantangan perubahan yang harus dihadapi pemerintah.

Ketika ditanya mengenai istilah perubahan yang digunakan dalam diskusi, Rocky menegaskan bahwa langkah yang diperlukan bukan sekadar perbaikan kecil.

“Ini bukan jejak perubahan. Ini langkah perlawanan,” katanya.

Menurut Rocky, perubahan baru dapat dinilai setelah arah dan hasilnya terlihat. Ia menyebut langkah yang sedang dibicarakan sebagai radical break, yakni pembongkaran mendasar terhadap persoalan yang dinilainya menghambat perubahan.

“Radikal break itu bukan langkah signifikan. Signifikan itu lembek sekali istilahnya. Namanya radikal break, dari akarnya dibongkar,” ujarnya.

Rocky kemudian menjelaskan bahwa kritik radikal membutuhkan perspektif dari luar struktur yang hendak dikritik.

“The master's tool will never dismantle the master's house,” kata Rocky.

Ia menjelaskan bahwa perangkat yang digunakan penguasa belum tentu mampu membongkar struktur kekuasaan yang menjadi sumber persoalan. Karena itu, menurutnya, kritik harus memiliki keleluasaan untuk menilai fondasi kekuasaan secara lebih mendasar.

Rocky juga menyebut bahwa dirinya bukan menteri dan tidak berada di kabinet, sehingga merasa memiliki keleluasaan untuk memberikan perspektif etis yang menurutnya tidak selalu bisa disampaikan oleh menteri.

Mahasiswa menolak kritik ditunda hingga 2028

Pandangan Syahganda agar pemerintah diberi kesempatan bekerja dan kritik politik tidak terlalu cepat diarahkan kepada Prabowo mendapat respons langsung dari Richard dari BEM UPN Veteran Yogyakarta.

Richard mempertanyakan gagasan untuk menunda kritik. Ia justru menyatakan bahwa mahasiswa akan melakukan langkah perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah.

“Kalau ngomongin, ya jangan diserang dulu presiden sekarang, dipostpone, gitu kan, 2028 ngapain?” kata Richard, merujuk pada usulan agar perdebatan politik ditunda.

Ia kemudian menyatakan, “Ya harus diserang sekarang.”

Richard menyampaikan bahwa mahasiswa juga akan menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan sikap mereka.

“Kalau Bung Rocky bilang Oktober ini radikal break, maka kami sampaikan Oktober ini radikal break juga dari sisi mahasiswa,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, Richard mengatakan kelompok BEM dari sejumlah kampus di Pulau Jawa berencana menyampaikan sikap dan menggelar demonstrasi. Ia menyebut Tugu Proklamasi sebagai salah satu titik aksi yang direncanakan pada pukul 09.00 keesokan harinya, serta menyebut Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung sebagai kota tempat mahasiswa akan bergerak.

Rencana tersebut merupakan pernyataan Richard ketika diskusi berlangsung; transkrip tidak memberikan tanggal pasti untuk memastikan kapan aksi yang dimaksud dijadwalkan.

Richard juga membawa persoalan kebebasan berpendapat ke dalam diskusi evaluasi pemerintahan. Ia menyebut adanya mahasiswa yang ditangkap setelah demonstrasi pada Agustus 2025 dan mengatakan sebagian masih menjalani proses hukum.

“Pasc­a-Agustus lalu, ribuan teman-teman kami ditangkap. Ada yang masih di penjara. Ada yang masih di sidang sampai sekarang,” ujarnya.

Ia menilai kebebasan berpendapat menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan ketika pemerintah mengevaluasi program-program prioritas.

“Kebebasan berpendapat teman-teman sekarang dibatasi, baik itu ngomongin program pemerintah maupun upaya-upaya teman untuk memperbaiki negara ini lebih baik,” kata Richard.

Syahganda mengakui pentingnya mahasiswa sebagai pengawas

Menanggapi perdebatan tersebut, Syahganda menyatakan bahwa dirinya memahami pentingnya gerakan mahasiswa dan kalangan akademik dalam demokrasi. Ia mengatakan pernah menjadi aktivis mahasiswa dan mengalami penahanan hingga tiga kali ketika masih menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Syahganda juga menceritakan bahwa ia pernah mendatangi Presiden Prabowo di Hambalang untuk meminta pembebasan mahasiswa yang ditahan setelah demonstrasi pada 2025.

Menurut penuturannya, Prabowo saat itu memiliki pandangan bahwa para mahasiswa tersebut mungkin berkaitan dengan pihak yang diduga membawa bom molotov. Syahganda mengatakan ia kemudian menyampaikan pandangan berbeda kepada Presiden.

“Tapi saya jelaskan itu terpisah, Pak. Mereka ini adalah orang-orang pejuang-pejuang yang murni,” ujarnya.

Ia menilai mahasiswa dan kalangan kampus dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi, terutama ketika partai-partai politik cenderung mendukung presiden yang sedang berkuasa.

“Jadi kita ngadepin check and balance siapa? Check and balance itu dari mahasiswa dan dari kalangan kampus,” kata Syahganda.

Ia mengungkapkan telah mengundang 250 BEM se-Indonesia dalam sebuah acara, kemudian menyeleksi 50 orang untuk datang ke kantornya. Menurutnya, ia membutuhkan masukan mahasiswa mengenai persoalan yang dianggap penting.

Syahganda juga menyebut gerakan mahasiswa sebagai bagian penting dari proses perubahan.

“Apapun yang kalian lakukan, selama itu bagian daripada gerakan mahasiswa, ingat, gerakan mahasiswa itu adalah gerakan avant-garde dalam perubahan,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa apabila mahasiswa yang melakukan demonstrasi ditangkap, ia meminta agar informasi tersebut disampaikan kepadanya untuk diteruskan.

“Kalau ada nanti yang demo-demo itu ditangkap dan ini, kasih tahu saya, saya akan sampaikan,” kata Syahganda.

Perdebatan berujung pada ukuran keberhasilan

Diskusi tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah menempatkan Kopdes dan MBG sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan, memperluas akses kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Yandri menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap awal, tetapi mengklaim pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan agar desa dapat mengandalkan potensi ekonominya sendiri.

Syahganda memandang program-program tersebut sebagai bagian dari perubahan paradigma ekonomi, sedangkan Rocky Gerung menekankan perlunya perlawanan terhadap oligarki, korupsi, dan struktur kekuasaan yang dinilainya menghambat perubahan.

Di sisi lain, mahasiswa menuntut penjelasan yang lebih konkret mengenai hasil program, evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya, dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kegiatan ekonomi setelah dukungan pemerintah dikurangi.

Kritik mereka juga tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Kebebasan berpendapat dan posisi mahasiswa sebagai pengawas kekuasaan turut menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut.

Pada akhirnya, perdebatan itu menempatkan keberhasilan program pemerintah pada persoalan yang lebih mendasar: bukan hanya apakah program telah dibentuk dan dijalankan, melainkan apakah manfaatnya dapat diukur, kelemahannya dievaluasi secara terbuka, dan masyarakat memiliki kapasitas untuk melanjutkannya secara mandiri.

(zar)