RIAU24.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak takut menghadapi Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks pasar modal global yang mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026), di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan sorotan terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

"Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan tidak akan gentar," kata Prabowo di hadapan jajaran kabinetnya.

Prabowo menilai langkah MSCI sebagai upaya menakut-nakuti Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menyerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan yang datang dari pihak luar.

"Saudara sekalian, kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah," ujarnya.

Prabowo juga membuka kemungkinan pemerintah melakukan penghematan lebih besar apabila diperlukan.

"Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti," kata dia.

Namun, sikap tegas pemerintah tersebut belum menjawab persoalan utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta konsistensi penegakan aturan di pasar modal.

Usulan MSCI dan Tekanan di Pasar Saham

Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi indeks saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Keputusan tersebut belum final. MSCI membuka periode penyampaian masukan hingga 30 April 2027 dan menjadwalkan pengumuman keputusan paling lambat 30 Juni 2027.

Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut kekhawatiran pelaku pasar terhadap transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. MSCI juga menilai perbaikan yang telah diumumkan otoritas Indonesia belum menunjukkan dampak yang konsisten dan terukur di seluruh pasar saham.

Dengan demikian, persoalan yang diangkat MSCI bukan sekadar perbedaan pandangan antara lembaga indeks global dan pemerintah Indonesia. Ada persoalan tata kelola yang harus dijawab melalui kebijakan, keterbukaan informasi, dan penegakan aturan yang dapat diuji.

Reaksi pasar menunjukkan besarnya perhatian investor terhadap perkembangan tersebut. Pada Jumat (16/10/2026), IHSG anjlok 11,57 persen ke level 5.185,10. Dua hari perdagangan berikutnya, Senin (19/10/2026), indeks kembali turun 3,64 persen dan ditutup pada level 4.996,61.

Penurunan tersebut terjadi setelah pengumuman MSCI dan menandai tekanan besar di pasar saham domestik. Meski demikian, pergerakan indeks tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh penurunan disebabkan oleh satu faktor saja.

Situasi ini menempatkan otoritas pasar modal pada pekerjaan yang tidak ringan. Pemerintah dan regulator perlu menjaga kepercayaan investor sekaligus menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola berlangsung secara nyata, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan.

Said Abdullah: MSCI Bukan Nabi

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai penilaian MSCI harus diterima sebagai bahan evaluasi serius. Namun, menurut dia, lembaga tersebut juga tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang selalu benar dan kebal dari kritik.

"MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi yang memiliki otoritas tunggal dan paling sempurna," kata Said dalam keterangan tertulis pada Minggu (18/10/2026).

Said berpandangan, Indonesia tetap berhak mempertanyakan penilaian MSCI, terutama apabila otoritas pasar modal telah melakukan sejumlah pembenahan.

Ia menyebut Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalankan berbagai langkah perbaikan secara bertahap serta membangun komunikasi dengan MSCI.

Said juga menyinggung kebijakan peningkatan batas saham beredar di publik atau free float, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pasar.

"Pertanyaannya, kenapa langkah itu tidak ada apresiasi secuil pun dari MSCI?" ujarnya.

Kritik Said membuka persoalan lain yang perlu diperjelas: sejauh mana langkah pembenahan yang telah dilakukan benar-benar menjawab keberatan MSCI?

Pengumuman kebijakan saja belum cukup apabila implementasinya belum merata atau hasilnya belum dapat dibuktikan. Sebaliknya, evaluasi dari lembaga indeks global juga tetap layak dikritisi apabila terdapat dasar penilaian yang perlu diperjelas.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada apakah MSCI patut dikritik atau pemerintah harus bersikap tegas. Hal yang lebih mendasar ialah memastikan indikator penilaian, pelaksanaan reformasi, dan dampaknya terhadap kualitas pasar modal dapat diperiksa secara terbuka.

Muhammad Lutfi Duga Ada Campur Tangan Singapura

Di tengah polemik tersebut, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melontarkan dugaan adanya campur tangan institusi investasi Singapura, yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dalam keputusan MSCI.

Lutfi mengklaim memperoleh informasi bahwa Rachel Goh dari GIC menekan MSCI agar menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia. Ia menduga perubahan status tersebut dapat memicu kepanikan pasar, menekan harga saham, dan membuka peluang bagi investor asing untuk membeli saham dengan harga lebih murah.

Lutfi juga mempersoalkan alasan MSCI mengusulkan status standalone market. Menurut dia, klasifikasi tersebut janggal karena Indonesia tidak menerapkan pembatasan arus modal atau capital control seperti yang ia gambarkan dalam pernyataannya.

Namun, dugaan keterlibatan institusi Singapura tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hanya berdasarkan klaim Lutfi. Tuduhan itu membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan pihaknya tetap meyakini penyedia indeks global bekerja secara independen. BEI memilih berfokus pada pembenahan teknis pasar modal daripada berspekulasi mengenai dugaan intervensi pihak luar.

"Kami akan sangat fokus kepada hal teknis dan kami selalu meyakini dan tetap percaya bahwa global index provider selalu independen," kata Jeffrey, Selasa (20/10/2026).

GIC dan Temasek juga membantah tudingan tersebut. Juru bicara GIC menyatakan tuduhan terhadap institusi dan stafnya tidak benar, sementara perwakilan Temasek menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Bantahan itu perlu dicatat bersama tudingan yang disampaikan Lutfi. Tanpa bukti independen yang mendukung klaim adanya tekanan terhadap MSCI, dugaan tersebut belum dapat dijadikan penjelasan pasti atas gejolak pasar saham Indonesia.

Ujian Pemerintah Bukan Sekadar Menyatakan Tidak Takut

Sikap Prabowo yang menegaskan Indonesia tidak akan gentar merupakan pernyataan politik pemerintah dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, persoalan pasar modal membutuhkan jawaban yang lebih konkret daripada sekadar menunjukkan keberanian.

Pemerintah dan regulator perlu membuktikan bahwa struktur kepemilikan saham semakin transparan, perdagangan berjalan dengan pengawasan yang memadai, dan setiap dugaan pelanggaran ditindak secara konsisten.

Pada saat yang sama, MSCI perlu dinilai berdasarkan dasar metodologi dan indikator yang digunakannya, sementara tuduhan mengenai campur tangan pihak asing harus diuji melalui bukti, bukan asumsi.

Keputusan MSCI sendiri masih berada dalam tahap konsultasi. Artinya, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan perbaikan yang dapat diverifikasi sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa keras pemerintah menyatakan tidak takut kepada pihak mana pun, melainkan seberapa jauh pembenahan pasar modal mampu meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan aturan, dan memulihkan kepercayaan investor.

(zar)