RIAU24.COM - Kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto kian menebalkan anggapan sedang terjadi pertarungan antara dua kekuatan politik, yaitu mantan presiden periode 2014-2024, Joko Widodo (Jokowi), dengan penerusnya saat ini, Prabowo Subianto.

Hubungan mereka dipandang tengah menukik tajam selepas menikmati masa 'bulan madu' pada masa pemilihan presiden 2024.

Kala itu, Prabowo, yang masih berstatus menteri pertahanan, diberi 'dukungan' oleh Jokowi. Prabowo kemudian maju bersama putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lalu menang kontestasi elektoral.

Dua tahun usai pemilu, relasi Jokowi dan Prabowo berubah drastis, menurut peneliti politik dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

Penyadapan yang diduga melibatkan Listyo hanya memperpanjang indikasi-indikasi keretakan sebelumnya, seperti tarik-ulur nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.

Dalam perkembangan terbaru, berkaitan kasus penyadapan, Jokowi belum mengeluarkan reaksi apa pun.

Sedangkan pihak Istana, diwakili Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi, menyebut penyadapan oleh Listyo, dibantu dua petinggi Polri lainnya, sebagai tindakan yang "mengarah ke perbuatan makar."

Kasus ini, imbuh Prasetyo, bukan sembarang persoalan: terdapat dimensi kepala negara serta informasi sensitif.

Prasetyo menggarisbawahi penyadapan kepada presiden merupakan kejahatan "luar biasa."

Melengkapi Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan aksi penyadapan terindikasi "untuk melumpuhkan presiden."

"Agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk itu ada indikasi makar," tukasnya, Kamis (04/11).

Perkara makar diatur dalam pasal 191 hingga 193 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukumannya berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

‎"Ada dua alat bukti yang cukup terkait penyadapan. Setelah dikembangkan akan diketahui motif penyadapan dan dibawa ke mana informasi penyadapan ini," pungkas Yusril.

Jejak panjang sebuah playbook

Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menerangkan konflik para elite kiwari merepresentasikan bagaimana pemegang mandat, atau pemerintah, "cenderung berebut pengaruh dan kekuasaan," alih-alih bekerja untuk masyarakat.

Di masa pemerintahan Jokowi, publik dipertontonkan betapa ambisi dalam menjaga kursi kekuasaan senantiasa mencuat.

Setelah usaha menyebarkan wacana perpanjangan tiga periode untuk jabatan presiden tidak melahirkan penerimaan positif, Jokowi menatap pemilihan umum, jelas Nicky.

Jokowi merestui pencalonan anaknya, Gibran, serta meng-endorse Prabowo.

Awalnya Gibran tak bisa maju sebab terhalang usia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang waktu itu dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman, lantas menganulirnya.

Terpilihnya Prabowo-Gibran, Nicky melanjutkan, rupanya tidak membawa perbaikan yang berarti.

"Mereka ini meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Persoalannya, legitimasi rezim Pak Jokowi juga rendah karena serangkaian masalah seperti pemilihan presiden atau putusan MK," tukas Nicky dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

Dalam implementasinya, pemerintahan Prabowo, misalnya, sejak pertama kali dibentuk justru berusaha "menyenangkan" banyak pihak atau kelompok yang dipandang berjasa kepadanya.

"Kabinet Pak Prabowo itu perpecahan conflict of interest-nya sangat besar karena dia yang penting [kelompoknya] masuk dulu," imbuh Nicky.

"Dengan mengakomodasi lawan maupun kawan loyalis ke dalam pemerintahan, dia hendak menciptakan stabilitas politik saja."

Membaca peta konflik elite sekarang, Nicky berujar bahwa nasib serta masa depan rakyat amat digantung.

Kasus penyadapan yang dilakukan Listyo ke Prabowo membuktikan betapa posisi masyarakat memang terjepit kerentanan akut. Penguasa mampu menyelewengkan kekuatan yang melekat padanya demi memenuhi kepentingan mereka.

"Sederhananya kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana publik yang tidak mempunyai perisai?" tutur Nicky.

Konflik elite, di satu sisi, juga memperlihatkan kebijakan publik diletakkan di nomor sekian. Belum tuntas perkara keberlangsungan program makan bergizi gratis, pemenuhan kesejahteraan, sampai bayang-bayang krisis ekonomi, pemerintah malah sibuk mengatur gelanggang bagi para elite memainkan narasi.

"Pak Prabowo masuk [ke kekuasaan presiden] dengan playbook yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi," tegas Nicky.

"Sistem yang dipakai pun memang sudah dibelokkan. Ini membuat pemerintahan Pak Prabowo seperti medioker, seperti tidak memiliki kapasitas dalam mengendalikan negara."

(zar)