Lonjakan Titik Panas Karhutla Papua jadi 66 persen, BPNB Duga Sengaja Dibakar

Zuratul • 17 Nov 2026, 14:26
Warga adat di Kimaam, Merauke, Papua Selatan, menghadapi kepungan asap saat kebakaran hutan dan lahan meluas. Kementerian Kehutanan mencatat 118 titik panas pada Jumat (30/10/2026), dengan 84 titik berada di Papua Selatan.
Warga adat di Kimaam, Merauke, Papua Selatan, menghadapi kepungan asap saat kebakaran hutan dan lahan meluas. Kementerian Kehutanan mencatat 118 titik panas pada Jumat (30/10/2026), dengan 84 titik berada di Papua Selatan.

RIAU24.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan menunjukkan peningkatan signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah titik panas di provinsi itu melonjak 66 persen. Lembaga tersebut kini menelusuri dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar di sejumlah kawasan konsesi perusahaan.

Berdasarkan pemantauan BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga 8 November 2026 pukul 18.00 WIB, terdapat 427 titik panas di Papua Selatan. Luas area yang diperkirakan terbakar mencapai 830 hektare. Jumlah itu menempatkan Papua Selatan sebagai provinsi dengan titik panas terbanyak kedua di Indonesia, setelah Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan lonjakan titik panas di Papua Selatan perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah meningkat 20 persen, sedangkan Papua Selatan mencapai 66 persen.

"Titik panas terbanyak ada di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Kalimantan Tengah naik 20 persen, sedangkan Papua Selatan melonjak 66 persen," kata Berton, seperti dikutip dari Kompas.com.

Di tengah peningkatan tersebut, BNPB mengidentifikasi tiga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan di Papua Selatan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan identifikasi dilakukan melalui penelusuran titik panas menggunakan aplikasi pemantauan milik lembaganya.

Data awal mengenai lokasi kebakaran itu telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

"Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah," kata Kristomei dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026, seperti dilansir ANTARA.

Kristomei mengatakan temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab kebakaran. BNPB masih membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan untuk mengetahui apakah kebakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan.

"Kami perlu klarifikasi di lapangan dan menanyakan serta mengecek apakah terjadi pembakaran dalam rangka pembukaan lahan atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, BNPB juga mengidentifikasi sebaran titik panas di sejumlah kawasan konsesi perusahaan, antara lain PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Namun, identifikasi berdasarkan pemantauan satelit itu belum membuktikan kedua perusahaan melakukan pembakaran lahan.

BNPB mendorong integrasi data titik panas, luas area terbakar, dan informasi perizinan penggunaan lahan untuk memperkuat pengawasan. Data yang dibutuhkan mencakup perizinan sektor kehutanan, hak guna usaha (HGU), perkebunan, hingga pertambangan.

Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah menelusuri aktivitas di kawasan rawan kebakaran sekaligus mencegah meluasnya karhutla.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, mengingatkan pentingnya pemulihan ekosistem gambut yang terdampak kebakaran. Restorasi gambut dan pencegahan dini, menurut dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Lonjakan titik panas di Papua Selatan kembali menyoroti persoalan pengawasan kawasan hutan dan lahan. Pemeriksaan terhadap konsesi perusahaan menjadi penting untuk memastikan sumber kebakaran sekaligus mengungkap kemungkinan adanya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

(***)