Skema Prasmanan MBG Berpotensi Hamburkan Rp 40,2 Triliun, CELIOS Soroti Risiko Jutaan Ton Makanan Terbuang
RIAU24.COM - Rencana perubahan skema penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sistem ompreng menjadi prasmanan berpotensi menambah beban anggaran negara. Alih-alih mengurangi persoalan sisa makanan, model penyajian tersebut justru diperkirakan meningkatkan volume makanan terbuang hingga 1,56 juta ton per tahun.
Potensi pemborosan itu terungkap dalam kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berjudul Prasmanan MBG: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru, yang disusun peneliti Isnawati Hidayah pada November 2026.
Dalam kajian tersebut, CELIOS menghitung empat skenario pengetatan sisa makanan apabila sistem prasmanan diterapkan di seluruh 27.022 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan cakupan sekitar 44,1 juta siswa.
Hasil simulasi menunjukkan potensi makanan terbuang mencapai 841 ribu hingga 1,56 juta ton per tahun. Nilai bahan baku yang terbuang diperkirakan berkisar Rp 21,6 triliun hingga Rp 40,2 triliun setiap tahun.
CELIOS menilai sistem prasmanan tidak otomatis mengurangi sisa makanan. Kebebasan siswa mengambil makanan justru berpotensi memicu pemborosan akibat perilaku mengambil porsi berlebihan, fenomena lapar mata, serta ketidaksesuaian antara jumlah makanan yang diproduksi dan kebutuhan penerima manfaat.
Sistem Ompreng Juga Menyisakan Persoalan
Persoalan sisa makanan, menurut CELIOS, bukan hanya muncul dalam wacana penerapan prasmanan. Sistem ompreng yang selama ini digunakan juga menyimpan potensi pemborosan dalam jumlah besar.
Mengacu pada data Badan Gizi Nasional (BGN) per Oktober 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat.
Dengan skema tersebut, CELIOS memperkirakan terdapat 60,15 juta hingga 122,45 juta porsi makanan yang berisiko terbuang setiap pekan.
Jika dikonversikan ke nilai anggaran, potensi pemborosan tersebut mencapai Rp 2,40 triliun hingga Rp 4,89 triliun per bulan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama program MBG tidak semata-mata terletak pada model penyajian makanan. Pengendalian produksi, distribusi, ketepatan porsi, dan evaluasi kebutuhan penerima manfaat juga menjadi faktor yang menentukan besarnya pemborosan.
Peralihan Prasmanan Berpotensi Tambah Beban APBN
Selain risiko makanan terbuang, perubahan sistem penyajian juga membutuhkan investasi baru.
CELIOS memperkirakan pengadaan peralatan prasmanan, seperti food pan, kotak penghangat, meja saji, dan perlengkapan pencucian, membutuhkan anggaran Rp 583 miliar hingga Rp 2,31 triliun untuk cakupan 5.000 sampai 10.000 SPPG.
Jika diterapkan di seluruh 27.022 SPPG, kebutuhan investasi awal diperkirakan mencapai Rp 6,25 triliun.
Angka tersebut belum termasuk tambahan biaya operasional rutin yang diproyeksikan mencapai Rp 13,30 triliun per tahun.
Dengan demikian, perubahan skema MBG tidak hanya menuntut pengadaan peralatan baru, tetapi juga berpotensi menambah beban pembiayaan program secara berkelanjutan.
CELIOS menilai perubahan kebijakan tanpa perencanaan dan pengujian yang memadai berisiko membuat anggaran negara menanggung biaya tambahan dari keputusan yang belum tentu menyelesaikan persoalan sebelumnya.
Waktu Belajar Siswa Terancam Berkurang
Persoalan lain yang disoroti CELIOS adalah rencana pelibatan siswa dalam membersihkan peralatan makan setelah menyantap hidangan.
Dalam kajiannya, CELIOS memperkirakan kewajiban mencuci peralatan makan secara mandiri dapat menyita 22 hingga 171 jam waktu belajar setiap siswa dalam setahun.
Beban tersebut diperkirakan lebih besar dirasakan sekolah di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendukung.
Persoalan ini menjadi penting karena tidak semua sekolah memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pencucian peralatan makan dalam jumlah besar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dikutip dalam kajian CELIOS menunjukkan, sebanyak 13,40 persen SMP dan 13,37 persen SD di Indonesia masih kekurangan akses air bersih yang memadai.
Bahkan, sekitar 1 hingga 2 persen sekolah dilaporkan tidak memiliki sumber air sama sekali.
Kondisi tersebut dinilai membuat penerapan sistem prasmanan semakin sulit apabila tidak disertai kesiapan infrastruktur sekolah. Kewajiban mencuci peralatan makan juga berpotensi mengalihkan waktu siswa dari kegiatan pembelajaran.
CELIOS Kritik Perubahan Skema MBG
CELIOS mengkritik perubahan skema operasional MBG yang dinilai tidak didahului perencanaan matang, uji coba terbatas, dan kerangka regulasi yang memadai.
Menurut lembaga tersebut, penerapan model makan siang sekolah seperti kyushoku di Jepang tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan perbedaan infrastruktur, sanitasi, kapasitas sekolah, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Peniruan model dari negara lain, tanpa penyesuaian terhadap kondisi di dalam negeri, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Atas dasar temuan tersebut, CELIOS menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Salah satu rekomendasi paling tegas adalah menghentikan program MBG serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unit SPPG yang dinilai belum mampu membuktikan keberlanjutan model operasional program.
Untuk kebijakan intervensi gizi, CELIOS meminta pemerintah menggunakan pendekatan berbasis studi ilmiah dan uji coba yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
CELIOS juga mendesak pemerintah membuka informasi pengadaan peralatan kepada publik. Transparansi tersebut mencakup rincian anggaran, spesifikasi teknis, hingga perusahaan penyedia barang.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat program perbaikan gizi yang telah berjalan dengan melibatkan komunitas lokal, perempuan, dan para ibu di tingkat masyarakat.
Bagi CELIOS, persoalan MBG tidak cukup diselesaikan dengan mengganti model penyajian makanan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar perencanaan, perhitungan anggaran, dan kesiapan infrastruktur yang jelas.