Roy suryo Persoalkan Tanda Tangan Legalisasi Ijazah Jokowi, Minta Mantan Dekan UGM Dihadirkan 

Zuratul • 19 Nov 2026, 14:01
Roy Suryo Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Roy Suryo Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

RIAU24.COM - Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, meminta mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mohammad Na'iem, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Roy mempersoalkan tanda tangan Na'iem dalam sejumlah salinan legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Permintaan itu disampaikan Roy dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 18 November 2026. Ia menyebut Na'iem sebagai pejabat yang menandatangani pengesahan salinan ijazah Jokowi pada 2005, 2010, 2012, dan 2014.

"Kami mohon untuk Profesor Dr. Ir. H. Mohammad Na'iem dipanggil ke persidangan, Yang Mulia. Karena itu yang menandatangani dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan itu tidak mungkin," kata Roy di hadapan majelis hakim.

Permintaan tersebut muncul setelah Roy memeriksa dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian serta aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal KPU RI, Bagus Makawaru.

Roy menggali keterangan keduanya mengenai dokumen salinan legalisasi ijazah Jokowi yang tersimpan di KPU.

Dalam persidangan, Binsar membenarkan bahwa salinan ijazah tersebut ditandatangani oleh Mohammad Na'iem yang saat itu menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Namun, dokumen yang diperiksa tidak mencantumkan tanggal pengesahan legalisasi.

"Yang menandatangani itu adalah Dekan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem," ujar Binsar menjawab pertanyaan Roy.

Keterangan tersebut kemudian menjadi dasar Roy mempersoalkan keabsahan tanda tangan Na'iem. Ia menyoroti masa jabatan Na'iem sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang berlangsung pada 2008-2012.

Menurut Roy, Na'iem telah digantikan oleh Satyawan Pudyatmoko setelah masa jabatannya berakhir. Karena itu, ia mempertanyakan kewenangan Na'iem menandatangani dokumen legalisasi yang disebut berasal dari 2014.

"Jadi nanti kalau ternyata Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem tanda tangan di situ sudah lewat pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani. Karena dekan yang selanjutnya adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko," kata Roy.

Roy juga mempertanyakan tanda tangan Na'iem pada dokumen yang disebut berasal dari 2005. Ia menilai keterangan langsung dari mantan dekan tersebut diperlukan untuk menjelaskan persoalan waktu dan kewenangan penandatanganan dokumen.

"Ini masih tanda tanya karena digantikan oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko. Sehingga tahun 2014, harusnya yang tanda tangan adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko, bukan Prof. Na'iem," ujar Roy.

Meski demikian, persoalan tersebut masih berupa keberatan dan pertanyaan yang diajukan Roy dalam persidangan. Kepastian mengenai waktu penandatanganan serta kewenangan pejabat yang mengesahkan dokumen tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Roy Suryo Didakwa Cemarkan Nama Baik Jokowi

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik menyangkut tudingan ijazah palsu Jokowi.

Jaksa juga mendakwa Roy melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Akibat perbuatannya, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal.

Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(***)