19.000 Kanal YouTube Pro-Pemerintah Ditutup, MBG hingga Penegakan Hukum Jadi Sorotan
RIAU24.COM - Google menutup 19.372 kanal YouTube yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations terkait Indonesia selama periode Juli-September 2026.
Penutupan tersebut dilakukan setelah Google menemukan sejumlah kanal yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik pihak-pihak yang menentangnya.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menilai temuan tersebut menunjukkan adanya upaya terorganisasi untuk memengaruhi opini publik melalui ruang digital.
"Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga," kata Nenden kepada BBC News Indonesia.
Menurut Nenden, keberadaan ribuan kanal tersebut mengindikasikan adanya orkestrasi dari aktor-aktor pro-pemerintah untuk membentuk dan memanipulasi narasi publik.
BBC News Indonesia telah menghubungi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita tersebut ditulis, belum ada tanggapan.
Google Tutup Ribuan Kanal YouTube
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google dan diperbarui pada 30 Oktober 2026.
Dalam laporan itu, Google mengungkap adanya jaringan akun dan kanal yang menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah negara.
Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam investigasi Google. Perusahaan teknologi tersebut menemukan ribuan kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia.
Secara terperinci, Google menutup 6.888 kanal YouTube terkait Indonesia dan 17 kanal multibahasa pro-pemerintah pada Juli 2026.
Pada Agustus 2026, Google kembali menutup 10.134 kanal. Sementara itu, pada September 2026, sebanyak 2.350 kanal lainnya turut dihentikan.
Dengan demikian, total kanal yang ditutup selama tiga bulan tersebut mencapai 19.372 kanal.
"Kami menghentikan 10.134 kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia," tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan tersebut.
Google menjelaskan, jaringan kanal itu menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Apa Itu Operasi Pengaruh Terkoordinasi?
Operasi pengaruh terkoordinasi merupakan aktivitas yang melibatkan sejumlah akun, kanal, atau individu yang bekerja secara terorganisasi untuk memengaruhi opini dan persepsi masyarakat melalui penyebaran informasi di ruang digital.
Aktivitas tersebut dapat bertujuan membangun citra positif pemerintah atau tokoh tertentu, mendiskreditkan pihak yang berseberangan, hingga membentuk dukungan publik terhadap kebijakan tertentu.
Hal yang membedakan operasi tersebut dari aktivitas kampanye biasa adalah adanya koordinasi tersembunyi dan perilaku tidak autentik untuk memanipulasi persepsi masyarakat.
Nenden menilai penutupan 19.372 kanal YouTube merupakan jumlah yang signifikan untuk memengaruhi opini publik.
Ia juga menyebut praktik serupa pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Namun, menurut dia, skala operasi yang ditemukan saat ini lebih besar.
"Di eranya Pak Jokowi pasti ada, cuma jumlahnya tidak sebesar atau sebanyak sekarang," ujar Nenden.
MBG hingga Penanganan Bencana Diduga Jadi Sasaran Narasi
Nenden menduga salah satu isu yang menjadi sasaran pembentukan narasi pro-pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, sejumlah isu lain yang berpotensi menjadi bahan pembentukan opini antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, militerisme, penegakan hukum, hingga penanganan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Isu MBG sendiri sebelumnya menjadi salah satu materi kritik dalam aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.
Nenden menilai penyebaran narasi pro-pemerintah melalui jaringan kanal tersebut berpotensi membentuk persepsi bahwa program-program pemerintah harus didukung masyarakat.
"Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung," katanya.
Ia mengingatkan, operasi pengaruh terkoordinasi dapat membahayakan ruang demokrasi digital apabila masyarakat menerima informasi secara sepihak tanpa melakukan verifikasi.
Menurut Nenden, masyarakat yang terpengaruh narasi tersebut berpotensi memusuhi atau melawan pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
(***)