RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meindak tegas terhadap perusahaan jasa penukaran uang dan menutup toko-toko nakal yang melakukan praktik curang yang berafiliasi dengan travel agent asal Tiongkok.

Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Bali, Ayu Astuti Dharma mendukung hal tersebut, Dia menilai tindakan itu dilakukan lantaran mereka sangat merugikan industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Bali, serta usaha penukaran uang. Sebab, toko-toko tersebut menabrak norma kesantunan serta merusak citra Bali di mata internasional.

"Kami mendukung tindakan tegas Pemprov Bali terhadap travel agen China yang bermain curang dalam praktik penukaran valuta asing (valas) di Bali dan maraknya pembayaran dengan menggunakan Wechat (aplikasi e-wallet di smartphone) dengan menggunakan barcode yang sangat merugikan usaha jasa penukaran uang resmi," kata Ayu yang dilansir dari liputan6.com, Kamis, 28 Februari 2019..

Dia menjelaskan, penggunaan WeChat Pay dalam bertransaksi merupakan tindakan yang ilegal. Karena, mereka tidak menggandeng perusahaan domestik dalam memproses transaksinya.

Tak hanya itu, ada dua praktik ilegal yang digunakan dalam transaksi ini. Pertama, menggunakan mekanisme transfer antar-akun WeChat Pay. "Jadi uangnya tidak masuk ke Indonesia, tetapi tetap berada di sistem keuangan China dan menggunakan yuan," katanya.

"Cara lainnya, para pemilik merchant nakal asal China tersebut membawa mesin Electronic Data Capture (EDC) langsung dari China dan bertransaksi di Indonesia. Cara ini pun merugikan Indonesia karena dananya tak masuk Indonesia," jelas Ayu lagi.

Ditambahkannya lagi, keindahan Pulau Dewata memang melekat kuat di benak warga dunia dan menjadi destinasi favorit di Indonesia, termasuk wisatawan asal Tiongkok. Bali menjadi destinasi wajib bila mereka melancong ke Indonesia. Kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok orang untuk keuntungan pribadi.

"Bali adalah gate yang dilewati 40 persen wisatawan mancanegara. Pariwisata sebagai core economy Indonesia dan sumbangan Bali ke devisa saat ini masih Rp 70 triliun setahun. Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Pulau Dewata," demikian Ayu.