PBNU Melarang Bentuk Pemerintahan Muslim yang Mengintervensi

RIAU24.COM - Ketua Dewan Eksekutif Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyerukan agar masyarakat Indonesia menghormati kesatuan bangsa dan konsep tata kelola yang selama ini dianut. Selama pertemuan nasional di antara para Ulama, ia mengatakan Muslim tidak akan mengganggu jenis pemerintahan yang diadopsi oleh negara lain.

Yahya berpendapat bahwa ideologi transnasional seperti Khilafah sering didorong oleh kelompok garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang harus dilawan.

"Kami melihat gerakan dan ideologi semacam itu hanya menghasilkan kekacauan di seluruh dunia dan harus dilawan dan kembali ke nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keanggunan, dan moral yang baik," kata Yahya di Banjar, Jawa Barat pada Kamis, 28 Februari.

Dia mengatakan bahwa agenda kekhalifahan yang didorong oleh HTI mirip dengan komunisme internasional yang memaksa satu jenis pemerintahan di seluruh dunia.

Pertemuan itu juga berbicara tentang menawarkan posisi moral dunia PBNU dan juga mempertahankan pandangannya tentang status warga negara non-Muslim di suatu negara. "Mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara seperti Muslim lainnya," kata Yahya.