Syahirsah, bupati Batanghari, mengatakan pertanyaan itu rutin karena KPK melakukannya dengan administrator negara setiap tahun.

Sistem e-LHKPN diluncurkan pada tahun 2017 oleh badan antigraft untuk memfasilitasi para pejabat dalam melaporkan kekayaan mereka.

“KPK ingin mengklarifikasi kekayaan mereka. Jika ada informasi yang tidak dilaporkan tentang mereka, kami akan segera memeriksa mereka, ”kata Febri.