Menu

Sekda Kuansing Buka Workshop Audit Kinerja, Ini Harapannya

Replizar 5 Mar 2019, 20:28
Workshop Audit Kinerja dibuka Sekdakab Dianto Mampanini, Selasa (4/3)./zar
Workshop Audit Kinerja dibuka Sekdakab Dianto Mampanini, Selasa (4/3)./zar

RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Workshop Audit Kinerja yang berlangsung di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, dibuka secara langsung Bupati Kuansing H. Mursini, diwakili Sekdakab H Dianto Mampanini, Selasa (4/3).

Dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dikdik Sadikin. Plt. Inspektorat Ridarman, SH. MM, dan tiga orang narasumber dari BPKP Provinsi Riau yakni Zulheri, Dony Pratomo dan Endang H.

Workshop Audit Kinerja ini, berlangsung selama tiga hari dari tanggal 4 sampai 6 Maret 2019, dengan jumlah peserta 35 orang berasal dari internal seluruh Aparat Pengawas Interen Pemerintah.

Ke depannya, Tantangan cukup besar dan harus lebih efektif dan efisiensi, dan sesuai petunjuk kinerja agar lebih mudah dalam pemeriksaan.

Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Ridarman,

di sela sela acara Workshop Audit Kinerja kepada Riau24.Com mengatakan, kegiatan Workshop Audit Kinerja Pemkab Kuansing ini sangat penting sekali.

"Sebelumnya kita hanya memiliki tenaga Auditor 5 Orang (2016), selanjutnya bertambah menjadi 11 Orang (2018), dan sekarang sudah mencapai 23 orang," paparnya.

Menurutnya, dengan masuknya 12 Orang Pejabat Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD), sudah barang tentu akan mampu meningkatkan kinerja dalam pengawasan, maupun dalam mengaudit di Instansi Pemerintah (OPD) sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Dijelaskannya, saat ini tingkat kebutuhan perkembangan pemeriksaan itu, harus satu persepsi, untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. " Salah satu tugas Auditor itu adalah, bukan hanya membina aparatur pemerintah.

Sebab, katanya, auditor bersama P2UPD harus melakukan pemeriksaan sebanyak 218 Desa, 41 OPD dan kecamatan."Namun nantinya kita akan fokus terlebih dahulu pada instansi pemerintah, ada 5 instansi prioritas terdiri dari Sekretariat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.

Namun ketika ditanyakan, hasil temuan temuan Inspektorat ke desa -desa, menurutnya masih bersifat biasa, seperti kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dan sebagainya."Tetapi masih belum bersifat biasa," pungkasnya.(***)


R24/phi/zar