Menu

Indonesia Membantah Kepemilikan Saham Shell Dalam Proyek Masela

Devi 8 May 2019, 15:26
Foto: Internet
Foto: Internet

RIAU24.COM -  Ketua Hulu Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Royal Dutch Shell membantah laporan spekulatif yang mengklaim perusahaan akan menjual sahamnya dalam proyek gas alam cair (LNG) Abadi dari Blok Masela yang kaya gas.

"Secara informal, Shell telah memberi tahu kami bahwa tidak ada rencana untuk menjual saham mereka dan jika saya tidak salah, perusahaan berjanji untuk mengeluarkan pernyataan resmi tentang hal itu hari ini," kata Dwi kepada pers hari Rabu.

Sementara itu, juru bicara Shell Indonesia Rhea Sianipar tidak mengkonfirmasi atau membantah laporan itu, mengatakan bahwa perusahaan "tidak akan mengomentari rumor atau spekulasi pasar".

"Saat ini, kami hanya fokus dan terus bekerja sama dengan Inpex sebagai operator utama, dalam proses untuk menyelesaikan rencana pengembangan proyek [PoD]," katanya.

Pada hari Jumat, Reuters menerbitkan sebuah artikel mengutip sumber industri dan perbankan yang mengatakan bahwa Shell akan menjual 35 persen sahamnya dalam proyek Abadi LNG senilai US $ 15 miliar di Blok Masela.

Lebih lanjut, laporan itu mengatakan bahwa Shell ingin menjual sahamnya untuk mengumpulkan sekitar $ 1 miliar untuk membantu membiayai pembelian perusahaan energi Inggris, BG Group, senilai $ 54 miliar pada tahun 2015.

Serangkaian perubahan kebijakan, seperti mengalihkan penekanan dari fasilitas lepas pantai ke fasilitas lepas pantai, dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi proyek. Tanggal onstream awalnya adalah 2018, tetapi ditunda menjadi 2027, satu tahun sebelum kontrak Blok Masela berakhir.

Berdasarkan data terbaru dari SKKMigas, proyek LNG lapangan Abadi akan mulai beroperasi pada kuartal kedua 2027 dengan perkiraan hasil tahunan LNG 9,5 juta ton dan 150 juta kaki kubik standar per hari (mmscfd).

Dwi mengatakan jika Shell benar-benar ingin keluar dari proyek tersebut, tidak akan ada pengaruh yang signifikan terhadapnya karena partai yang memimpin adalah perusahaan Inpex Jepang, pejabat itu menambahkan.

 

 

 

 

R24/DEV