Menu

Pemkab Inhil Bersama Pemkab Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Timur Teken MoU Pembangunan Antar Daerah Perbatasan

Ramadana 11 May 2019, 07:36
Wakil Bupati, Syamsuddin Uti usai penandaatanganan MoU/rgo
Wakil Bupati, Syamsuddin Uti usai penandaatanganan MoU/rgo

RIAU24.COM -  JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau melakukan kerjasama pembangunan konektivitas antar daerah perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Jambi, di Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.

Pada kegiatan itu, Pemkab Indragiri Hilir dihadiri langsung Wakil Bupati, Syamsuddin Uti, sedangkan Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bupati Romi Hariyanto dan Kabupaten Tanjung Jabung Barang diwakili oleh Asisten Ekbang.

Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti kerjasama ini bertujuan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Selain itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja para pihak dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita sama-sama sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Konektivitas Antar Daerah Perbatasan. Komitmen ini, nantinya akan membuka akses masyarakat di desa-desa perbatasan bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat kabupaten,” kata Syamsuddin Uti.

Wakil Bupati Indragiri Hilir juga mengungkapkan dengan terhubungnya Negeri Hamparan Kelapa Dunia ke Provinsi Tetangga tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Tentunya dengan adanya penandatanganan kesepakatan tiga wilayah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," beber pria yang akrab di sapa SU ini.

Dengan adanya MoU tersebut, SU berharap pemerintah pusat melalui Bappenas untuk memprioritaskan hal tersebut. Sebab, ini merupakan harapan masyarakat banyak. "Ini akan mempermudah akses jalan, karena kita sama-sama orang serumpun. Hal ini nantinya akan di tindaklanjuti oleh Bappenas sehubungan dengan adanya Musrenbang nasional 2019, maka di manfaatkanlah pertemuan MoU dan sekaligus minta bantu pemerintah pusat," ulasnya.

Jika pembangunan tersebut segera dilakukan, SU yakin masyarakat antar Kabupaten dua provinsi ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk saling bertemu sapa dengan sanak keluarga dan guna keperluan-keperluan lainnya.

"Insya Allah masyarakat akan menikmati, sehingga bisa kunjung mengujungi keluargapun tidak susah lagi dan tidak jauh lagi dan cukup biaya yang rendah," ulasnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Inhil, didampingi Juhardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rusmaidi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk diketahui, berikut rincian kerjasama Pemda Indragiri Hilir dengan dua Kabupaten di Provinsi Jambi:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- Pembangunan jalan di wilayah, pasar senen ke batas Indragiri Hilir, sepanjang 6 Km, tahun 2019 dikerjakan pengerasan melalui karya bhakti TNI

- Pembangunan jembatan sungai pengabuan dan sungai betara parit deli

2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

- Pengembangan infrastruktur jalan sebagai konektivitas sebagai jalur arus lalu lintas orang atau barang wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur

-Peningkatan ruas jalan dan pembangunan jembatan

1. Pangkal Duri-Mandahara Tengah
2. Sungai Tawar-Mandahara Hilir

3. Mendahara hilir-Geragai-Muara Sabak Barat
4. Sungai Mendahara
5. Parit 7,8,9 Pangkal Duri
6. Kanal WKS
7. Parit Jenggek, Parit 4 Bengkok, Parit Berkat dan Box Culvert di desa Sungai Tawar

- Pengebangan perkebunan kelapa masyarakat, khususnya kelapa dalam

- Pemanfaatan BUMDES secara bersama kabupaten tanjung jabung barat, tanjung jabung timur dan kabupaten indragiri hilir

-Menyusun dan melengkapi proposal bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan Musrenbangnas

- Forum CSR bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perusahaan yang dilewati jalur jalan yang akan dibangun.***


R24/phi/rgo