Menu

Kian Memanas, Pakistan Meradang dan Akan Lawan India yang Cabut Otonomi Khusus Kashmir

Riki Ariyanto 5 Aug 2019, 20:13
India cabut otonomi khusus wilayah Kashmir, Pakistan meradang (foto/int)
India cabut otonomi khusus wilayah Kashmir, Pakistan meradang (foto/int)

RIAU24.COM -  Senin 5 Agustus 2019, Pemerintahan Pakistan langsung bereaksi dan mengutuk langkah India yang cabut status otonomi khusus Kashmir dan Jammu. Perbuatan India tersebut diyakini akan membuat hubungan kedua negara kembali memanas.

Dilansir dari Okezone, Pemerintahan Pakistan mengecam dengan keras dan mengutuk keputusan India itu setelah 7 dekade. Memang wilayah Kashmir merupakan kawasan yang disengketakan oleh kedua negara.

zxc1

Dilaporkan Pemerintahan Pakistan berjanji menggunakan setiap opsi untuk melawan keputusan India itu. Sampai nanti India membatalkan penarikan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir.

"Sebagai pihak dalam perselisihan internasional ini, Pakistan akan menggunakan semua opsi yang memungkinkan untuk melawan langkah ilegal ini," demikian diterangkan kementerian luar negeri Pakistan lewat sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (5 Agustus 2019).

zxc2

Kementerian Pakistan menekankan bahwa tindakan India itu tidak otomatis mengubah status wilayah Kashmir yang disengketakan. Sebagaimana telah diabadikan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Presiden Pakistan, Arif Ali juga mengutuk langkah pemerintahan India dan menyebutnya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan keinginan rakyat Kashmir.

Sebagai informasi, Kashmir merupakan wilayah di Pegunungan Himalaya yang terbagi antara Pakistan dan India. Masing-masing negara mengklaim punya hak seluruh wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir itu pula yang jadi pemicu perang antara Pakistan dan India, sejak mendapatkan kemerdekaan mereka dari kekuasaan Inggris.

India sendiri secara sepihak mencabut status khusus Kashmir dengan tujuan untuk mengintegrasikan secara penuh wilayah yang mayoritas Muslim itu. Keputusan India ini merupakan tindakan paling drastis yang pernah dilakukan sejak wilayah itu disengketakan selama tujuh dekade.