Menu

Pemkab Meranti Alihkan Kelola Kapal Benih Bantuan Pusat, Ini Penyebabnya

Ahmad Yuliar 29 Oct 2019, 20:05
Kapal benih milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti (foto/int)
Kapal benih milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti (foto/int)

RIAU24.COM - SELATPANJANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengalihkan kelola kapal benih bantuan pemerintah pusat. Penyebabnya kelompok masyarakat yang pertama dipercaya untuk mengelolanya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti yang ditegaskan Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan, Dinas Perikanan (Diskan) Mariyana. Pengalihan tersebut dilakukannya untuk menyelamatkan aset pemerintah tersebut.

zxc1

“Pihak yang pertama kali dipercaya untuk mengelola kapal benih yakni kelompok dari Desa Tanjung Kedabu. Karena tak berjalan, maka sedang dalam proses pengalihan ke salah satu koperasi,” ungkapnya.

Mariyana mengatakan kapasitas kapal benih berbahan fiber tersebut yakni 30 gross ton. Kapal tersebut untuk memindahkan benih ikan yang ada di Hatchery di Desa Gogok, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

zxc2

Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim mengingatkan kepada Diskan, agar jangan segan-segan untuk menarik kembali bantuan yang diterlantarkan kelompok masyarakat. Jika tak dimanfaatkan dengan baik, segera dialihkan.

“Kalau memang masih bisa dibina, maka kasih pembinaan terlebih dahulu. Tetapi jika tak bisa lagi, langsung saja ditarik dan dialihkan. Sehingga bantuan tersebut lebih efektif,” katanya.

Wabup menyebutkan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat. Namun pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuannya.

“Kalau disalahgunakan, tentunya sudah tidak sesuai lagi tujuan semula. Dimana tujuan bantuan diberikan untuk membantu masyarakat,” katanya.

Agar bantuan yang disalurkan bisa dimanfaatkan dengan baik, Hasyim juga meminta agar Diskan bisa terus mengawasi dan mengevaluasi penggunaannya. Hal ini penting untuk mencegah hal tersebut terjadi.

“Kita akan terus berupaya memberikan bantuan kepada kelompok nelayan untuk membantu meningkatkan ekonomi mereka. Namun harus bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak, maka kita tidak akan segan-segan untuk mengalihkannya kelompok lain yang lebih membutuhkan. Apalagi masih ada kelompok nelayan yang benar-benar belum mendapatkan bantuan,” katanya. (R24/Mad)