Menu

Wabup Meranti Minta Mendikbud Nadiem Makarim Putus Mata Rantai Mafia Buku

Ahmad Yuliar 26 Nov 2019, 14:07
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (foto/int)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (foto/int)

RIAU24.COM - MERANTI– Saat menghadiri diskusi dan silaturahmi dengan para guru, Senin, 25 November 2019, Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadim Makarim untuk memutus mata rantai mafia buku. Karena menurutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Meranti bukan dengan memberikan buku-buku. 

zxc1

Hal itu ditegaskannya karena persoalan mendasar terhadap masalah pendidikan di Meranti yakni masih banyaknya sekolah yang tidak layak, keterbatasan guru, dan masalah lainnya yang lebih mendasar. Menurutnya pendidikan jangan diproyekkan, tetapi bagaimana diprogramkan.

“Kadang-kadang pengadaan buku dijadikan proyek.  Tolong putuskan mata rantai mafia buku.  Pak menteri tolong putuskan mata rantai itu.  Jangan guru dicekoki dengan buku. Kadang isinya tak jelas,” tegasnya dihadapan ratusan guru di aula afifa futsal, Jalan Banglas, Selatpanjang.

zxc2


Silaturahmi Wabup tersebut difasilitasi oleh Persatuan Guru Repulik Indonesia (PGRI) Kepulauan Meranti. Ikut mendampingi Wabup, Kabag Humas Setdakab, Heri Saputra SH, Sekretaris, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bakharuddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdibud), Drs H Nuriman Khair MM, Sekretaris Disdikbud, Syarifah Zumah, Ketua MUI, Mustafa dan lainnya.

“Jika kita bedah masalah pendidikan, masih banyak persoalan mendasar yang terjadi di Meranti. Oleh karena itu harus dilakukan inovasi,” ucap Wabup lagi.

Saat ini, masih banyak sekolah yang kondisinya mengkhawatirkan. Wabup menginginkan agar disetiap kecamatan di Meranti, ada sekolah unggulan. Sehingga anak-anak Meranti mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik.

“Banyak anak-anak kita ketika tamat pendidikan SD atau SMP, melanjutkan pendidikannya ke luar Meranti. Hal itu dikarenakan kualitas pendidikan di daerah belum mumpuni,” ucapnya.

Selain itu penumpukan dan kekurangan guru masih menjadi persoalan lain yang harus diselesaikan. Sehingga kualitas guru yang mengajar bisa lebih baik.

“Sebenarnya masih sangat banyak persoalan mendasar yang terjadi. Oleh karena itu kita harapkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk bisa memahaminya,” harap Said Hasyim.

Sebelumnya, Ketua PGRI Meranti, Mahmudin mengharapkan agar Pemkab Meranti bisa semakin memperhatikan para guru. Sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.

“Masih banyak guru honor yang terkendala dalam kepengurusa NUPTK. Kemudian perhatian Pemkab terhadap guru agama bisa terus diberikan setiap tahun,” harapnya. (R24/Mad)