Hal itu juga terlihat dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, kata Benny, bahwa SK yang disahkan oleh Kemenkumham adalah SK kepengurusan DPP hasil Munas di Solo. "Jadi kami tidak menganggap Munas yang digelar di Bambu Apus karena SK Kemenkumham mengesahkan SK Kepengurusan hasil Munas di Solo," jelasnya.

Benny juga menyebutkan, hal yang paling disayangkan dari Wiranto yang merupakan pendiri Hanura adalah lebih menitik beratkan dukungannya kepada penggurus yang menggelar Munas di Bambu Apus.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas DPP Partai Hanura, Mulyadi menyebutkan, tidak etis rasanya bila memasukan Wiranto sebagai pengurus partai. "Karena sekarang ini beliau kan menjabat sebagai Watimpres," ungkapnya.