Naikkan lagi Iuran BPJS, Jokowi Banjir Kecaman, Pemuda Muhammadiyah : Ini Penindasan Yang Nyata
RIAU24.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 64/2020 untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan benar-benar bikin kesal sebagian masyarakat tanah air. Protes pun terus disampaikan sejumlah tokoh, aktivis, dan warganet di republik ini.
Ungkapan kekesalan disampaikan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta (PWPM DKI Jakarta) Ristan Alfino Addakhil seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/5).
“Sungguh ironi. Di saat bangsa lagi susah tertimpa banyak musibah dari Covid 19, pemerintah malah menaikkan iuran BPJS. Padahal efek dari Covid-19 ini, pemerintah belum bisa 100 persen menanggulanginya, tapi malah membebani masyarakat dengan kenaikan BPJS ini,” tegasnya.
Alfino lantas mempertanyakan hati nurani pemerintah yang seharusnya jadi pelayan warga yang kesusahan, tapi justru membuat kebijakan yang kian mencekik rakyat.
Baginya, langkah pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS di saat rakyat sedang kesusahan adalah bentuk arogansi kekuasaan yang nyata. “Ini juga bentuk penindasan yang nyata. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin itu berpihak pada kita? Atau tepatnya adakah pemimpin kita?” demikian Alfino.
Senada dengan Alfino, Aktivis, Satyo Purwanto, menyayangkan dan merasa miris dengan keputusan Presiden tersebut. Terlebih hal ini dilakukan saat masyarakat dilanda kecemasan dan ketidakpastian akibat pandemik Covid-19.
"Disayangkan dan miris kebijakan ini diambil pemerintah di tengah kecemasan masyarakat akibat wabah Covid-19. Sungguh nggak tepat waktunya," kata Satyo.
"Bukan cuma tidak punya empati, tapi kok tega-teganya masyarakat lagi kesulitan untuk bertahan hidup saat tengah menghadapi bencana Covid-19 ini dan belum tahu kapan situasi kembali normal. Kebelet banget kayak nggak bisa nunggu saja," demikian Satyo.
Satyo pun mengingatkan Presiden Jokowi agar lebih melihat kenyataan bahwa saat ini ada tambahan jutaan orang miskin baru akibat terdampak pandemik Covid-19. "Kalau masyarakat terus saja dipermainkan seperti ini gemes juga nanti semua orang. Meskipun yang naik saat ini untuk kelas I dan II yang dianggap kelas masyarakat menengah, akan tetapi perlu diingat sejak bencana Covid-19 ini sudah berjuta jumlahnya penambahan orang miskin di Indonesia," tegas Satyo. ***
