RIAU24.COM -  Sebuah fakta terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diungkapkan Ombudsman Republik Indonesia. Menurut kajian Ombudsman RI terdapat 397 Komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara sebanyak 167 Komisaris rangkap jabatan berada di anak usaha BUMN itu sendiri.
 

Fakta itu diungkapkan anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, dalam video conference yang berjudul “Ombudsman RI Mencermati Rekrutmen Komisaris BUMN dan Anak Perusahaan”, Minggu 28 Juni 2020.

Dikatakan, hal itu diungkapkan pihaknya setelah melakukan kajian terkait jabatan Komisaris BUMN yang merangkap jabatan lainnya.

“Pertama ada kira-kira 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan Komisaris yang terindikasi rangkap jabatan,” ujarnya, dilansir viva. 

Ditambahkannya, indikasi rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara, karena akan muncul sifat conflict of interest ‘konflik kepentingan’ di dalamnya.